- Oleh Jhon Rico
- Sabtu, 14 Desember 2024 | 22:16 WIB
:
Oleh MC KAB SUMENEP, Minggu, 15 Desember 2024 | 21:33 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 84
Sumenep, InfoPublik - Mengantisipasi potensi gelombang tinggi dan hujan lebat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar rapat koordinasi (rakor) kesiapan angkutan laut, pada Jumat 13 Desember 2024.
Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Edi Rasiyadi, ditegaskan, fokus utama adalah memastikan keselamatan pelayaran di perairan yang menjadi jalur utama penghubung antar-pulau.
"Rakor ini dilaksanakan dalam rangka menyikapi kondisi cuaca ekstrem di perairan Kabupaten Sumenep sekaligus memeriksa kesiapan angkutan laut dalam menghadapi libur Nataru utamanya kesiapan kelengkapan alat keselamatan di kapal,” ujar Edi.
"Agar kejadian-kejadian sebelumnya yaitu kecelakaan pelayaran tidak terulang lagi,” imbuhnya.
Menurut laporan BMKG Kalianget, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2025, dengan potensi gelombang tinggi mulai akhir Desember. Fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) juga diprediksi memicu hujan lebat yang dapat memengaruhi aktivitas di perairan.
Pemkab Sumenep perlu mengambil langkah antisipatif. Pemilik kapal, terutama kapal tradisional yang sering melayani rute antarpulau, diminta memastikan kelengkapan alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci.
Camat di kepulauan juga diminta memperkuat koordinasi dengan BMKG dan memanfaatkan aplikasi Si Kapal untuk memberikan informasi cuaca terkini kepada masyarakat. “Kami mengimbau pemilik kapal untuk selalu mengutamakan keselamatan penumpang dan mematuhi batas kapasitas muatan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Edi.
Sebagai daerah dengan aktivitas pelayaran tinggi, Sumenep sangat bergantung pada transportasi laut untuk distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Langkah-langkah mitigasi diharapkan dapat meminimalkan risiko dan memastikan kelancaran pelayaran selama masa libur Nataru, sekaligus mengantisipasi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi.
Rakor dihadiri oleh instansi terkait secara luring serta camat dari wilayah kepulauan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) secara daring. (Miko/Han/Fer)