Penanganan 39 Pelanggaran Pemilu di Maluku Utara, Netralitas dan Politik Uang Jadi Sorotan

Ternate, InfoPublik – Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Maluku Utara menangani 39 laporan dan temuan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dari jumlah tersebut, beberapa kasus telah mencapai tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Hal ini diungkapkan Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko, melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Bambang Suharyono, dalam dialog interaktif di RRI Pro1 Ternate, Rabu (4/12/2024).

Bambang memaparkan bahwa dari total 39 laporan dan temuan pelanggaran, 12 kasus telah naik ke tahap penyidikan sebagai tindak pidana Pemilu, 16 kasus sedang dalam proses penyelidikan, 1 kasus telah P21 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan 5 kasus sudah masuk tahap II dengan 3 di antaranya mulai disidangkan.

“Pelanggaran Pemilu yang ditangani ini paling banyak berkaitan dengan netralitas, termasuk kampanye hitam (black campaign), pengrusakan alat peraga kampanye (APK), hingga beberapa pelanggaran lain yang ditemukan di media sosial,” jelas Bambang.

Selain itu, dugaan politik uang juga menjadi salah satu kasus yang sedang ditangani oleh Gakkumdu. "Ada juga dugaan politik uang yang ditangani,” tambahnya.

Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa pelanggaran semacam ini perlu ditangani secara tegas untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.

Dengan masuknya beberapa kasus ke persidangan, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu 2024 berjalan transparan dan profesional.

Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba mencederai demokrasi dengan tindakan melanggar hukum. (MC Tidore)