Kolaborasi Pemerintah dan PKK Kalbar Targetkan Kemiskinan 0 Persen

Pontianak, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menggandeng Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. 

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem saat ini tercatat sebesar 0,57 persen. Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan angka tersebut turun hingga 0 persen pada akhir 2024.

"Penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi luas, termasuk peran aktif pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta, dan media," ujar Harisson di penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Ruang Praja I Kantor Gubernur, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Senin (2/12/2024).

Ia mengapresiasi PKK Kalbar yang berkomitmen untuk mendukung pemerintah melalui program-program kerja yang strategis.

Harisson menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan stakeholder terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Perkim, dan Bappeda. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kerja sama ini adalah langkah besar menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan data yang ada, kita bisa fokus melaksanakan program secara efektif dan efisien," tambah Harisson.

Menanggapi hal itu, Pj Ketua Tim PKK Kalbar, Windy Prihastari, menyatakan kesiapan pihaknya untuk membantu pemerintah mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Sebagai mitra pemerintah, PKK Kalbar mendukung program strategis seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi. Melalui kerja sama ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi nyata," ucap Windy.

Kerja sama menjadi langkah awal bagi PKK Kalbar untuk melaksanakan program-program berbasis data, mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang New Posyandu. Konsep ini mencakup berbagai aspek pelayanan dasar, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, hingga perumahan rakyat.

(rfa/ica)