: Foto : Pemkab Tuban saat gelar rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT. (yeni)
Oleh MC KAB TUBAN, Rabu, 2 Oktober 2024 | 18:00 WIB - Redaktur: Juli - 75
Tuban, InfoPublik - Pelaksanaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Tuban relatif menunjukkan hasil yang baik, terutama dalam tiga sektor utama.
Tiga sektor tersebut yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal, dan dukungan sektor kesehatan.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban, Handrijanto, pada rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT sampai dengan triwulan 3 sekaligus pembahasan perubahan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) tahun anggaran 2024 di Ruang Rapat Aryotedjo Lantai 2 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tuban, Rabu (2/10/2024).
Lebih lanjut, Handrijanto menerangkan kegiatan ini dilakukan seiring dengan dilaksanakannya asistensi perubahan RKP oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan sekaligus dalam rangka implementasi kegiatan DBHCHT pada triwulan 4.
Dikatakan, rapat ini juga untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu kegiatan DBHCHT di Kabupaten Tuban. Selain itu, guna mengetahui apakah ada kendala dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Meski ada beberapa kendala seperti belum maksimalnya penyerapan anggaran di Kabupaten Tuban pada semester 1 tahun 2024, tambahnya, evaluasi dan pemantauan terus dilakukan secara periodik. Hal ini, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Secara keseluruhan, meski pelaksanaannya baik, evaluasi dan perbaikan tetap diperlukan agar program DBHCHT bisa lebih tepat sasaran serta berdampak optimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan.
“Sampai dengan triwulan 3 ini kegiatan yang dilaksanakan meskipun belum sesuai dengan target yang ditentukan, namun pada prinsipnya secara umum telah dapat dilaksanakan dan masih berproses, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan maupun pencairan anggaran,” tuturnya.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada semester 1 tahun 2024, penyerapan DBHCHT Kabupaten Tuban baru 7,17 persen atau Rp2,35 miliar dari total anggaran Rp32,78 miliar. Rinciannya bidang kesejahteraan masyarakat kurang lebih 2,4 persen, penegakan hukum 6,36 persen, kesehatan 10,4 persen, dan prioritas kebutuhan daerah 29,14 persen. (yeni dh/hei)
