Pemkab Kobar Soft Launching MPP dan MPP Digital

Pangkalan Bun, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar soft opening Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan juga launching Mal Pelayanan Publik Digital, bertempat di eks Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Senin (22/4/2024).

Soft opening yang diresmikan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kobar Budi Santosa tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Forkompimda, Kepala DPMPTSP, kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan perwakilan media massa.

Dalam laporannya, Ketua TIM Pembentukan MPP, Sekretaris Daerah Rody Iskandar mengatakan bahwa pelaksanaan acara soft launching MPP pada hari ini diikuti oleh enam OPD yang telah siap memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan perizinan lainnya pada MPP Kobar.

“Enam perangkat daerah yang telah siap memberikan pelayanan antara lain Bapenda, Disdukcapil, Dinkes, DLH, PUPR, dan DPM-PTSP,”kata Rody.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan pelaksanaan launching MPP digital pada hari ini, sesuai yang terdapat pada aplikasi MPP Digital Nasional masih terbatas pada perizinan sektor Kesehatan.

“Untuk administrasi kependudukan sesuai penjelasan dari pemerintah pusat masih tahap pembicaraan perpanjangan kontrak, sehingga belum kembali muncul pada aplikasi MPP Digital Nasional,” ujarnya.

Pj Bupati Kobar dalam sambutannya mengatakan MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

“Mal pelayanan publik menjadi bukti nyata sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berhasil menghilangkan ego sektoral demi kesuksesan program pembangunan daerah dan pembangunan nasional terutama peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan stakeholders,”imbuh Budi

“Semoga apa yang yang menjadi visi misi pemerintah daerah dalam hal peningkatan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berkolerasi dengan perbaikan iklim investasi yang kondusif sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana,” tambahnya. (mc kobar/eyv)