:
Oleh MC PROV RIAU, Minggu, 4 Agustus 2024 | 04:05 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 97
Pekanbaru, InfoPublik - Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Azhar Lubis, mendorong seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau untuk segera memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Azhar menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan NIB hanya untuk perusahaan besar. Namun, UMKM juga berhak memiliki NIB, yang penting untuk legalitas dan pengembangan usaha.
“Sejak kita menerbitkan NIB berbasis risiko pada Agustus 2021, sudah lebih dari 11 juta NIB yang terbit, dan 97 persen di antaranya berasal dari UMKM,” ungkap Azhar saat kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan dan Perizinan Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau di Hotel Prime Park, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis (1/8/2024).
Ia menekankan bahwa pemerintah telah mempermudah proses pengurusan NIB bagi UMKM. Azhar mengajak seluruh pelaku UMKM yang belum memiliki NIB untuk segera mendaftarkan usahanya melalui situs resmi di oss.go.id.
“Prosesnya sangat mudah. Pelaku usaha cukup masuk ke website, masukkan KTP dan NIK, dan sistem aplikasi OSS akan menghubungkan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan NIB secara otomatis,” jelasnya.
Azhar juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 yang mendorong perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM yang memiliki NIB dan berada di sekitar lokasi perusahaan.
“Perusahaan besar di kabupaten atau kota tempat ibu-ibu berada harus memilih salah satu UMKM untuk kemitraan, entah itu untuk katering, penyediaan pakaian, jasa kebersihan, atau suplai bahan baku,” lanjut Azhar.
Untuk mendukung hal ini, Azhar menginstruksikan pemerintah daerah agar membina dan meningkatkan kualitas UMKM di Riau, sehingga produk dan jasa yang ditawarkan dapat memenuhi standar perusahaan.
“Kalau bermitra dengan perusahaan besar, tentu mereka membutuhkan tenaga profesional. Inilah tugas pemerintah untuk mempersiapkan UMKM,” tutupnya.
(Mediacenter Riau/wjh)
