- Oleh MC KOTA TIDORE
- Rabu, 20 November 2024 | 13:17 WIB
: Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Nuryamin (kiri) saat melakukan audiensi bersama Kepala BPS Maluku Utara Aidil Adha (Dok.BKKBN Malut)
Oleh MC KOTA TIDORE, Kamis, 1 Februari 2024 | 22:42 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 116
Ternate, InfoPublik - Pentingnya data dalam mengintervensi dan memonitoring dan evaluasi stunting memang sangat dibutuhkan demi mencapai target nasional penurunan stunting 14 persen.
Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Nuryamin melakukan audiensi bersama Kepala BPS Maluku Utara Aidil Adha Berlangsung di Kantor BPS Provinsi Maluku Utara, Kamis (1/2/2024).
Kaper BKKBN Maluku Utara menyampaikan Data prevalensi stunting Maluku Utara dan mengupayakan berbagai langkah dalam mempercepat penurunan stunting di akhir tahun 2024.
”Kami dalam mengintervensi stunting mengacu pada hasil data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 dimana capaian stunting di Provinsi Maluku Utara mencapai 26,1 persen. Angka ini memang masih tinggi dari capaian nasional yang sudah turun di angka 21,6 persen,” ujar Nuryamin.
Tahun ini memang kata Nuryamin kami masih menunggu hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang dilakukan oleh kemenkes dalam mengukur prevalensi stunting. Harapannya data stunting yang ada di BPS dapat tersinkron sehingga saling menguatkan data satu sama lain.
Kepala BPS Maluku Utara Aidil Adha menyampaikan data Indeks Khusus Penanganan Stunting yang didukung Sekretaris Wakil Presiden. Hal ini sebagai intrumen evaluasi dalam mengukur kinerja program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
”Indek Khusus Penanganan Stunting (IKPS) merupakan instrumen evaluasi dalam menindak lanjuti perolehan informasi mengenai upaya percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini pun telah didukung oleh Sekretaris Wakil Presiden,” ujar Aidil.
Capaian IKPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 kata Aidil sebesar 60,2 persen terjadi peningkatan 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Sedikitnya terdapat 12 indikator yang digunakan untuk menyusun IKPS yang kemudian dikelompokkan dalam 6 dimensi. Mencakup dimensi kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan dan perlindungan sosial.
Pada audens tersebut turut hadir Kepala Bagian Umum BPS Maluku Utara Nurhidayat Maskat, Statistisi Ahli Madya Daniel Mading, Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, AKIE dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Maluku Utara beserta anggota dan Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara.Nang/MC Tidore
_thumb.jpeg)
