Pemkab Pidie Raih Peringkat Dua IPS Tertinggi se-Aceh

Sigli, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie berhasil meraih peringkat kedua tertinggi se-Provinsi Aceh dalam Indeks Penyelenggaraan Statistik (IPS) 2023.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie, Dara Dian, SE., saat menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 ke Pemkab Pidie secara simbolis yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar, di Ruang Sekda, Rabu (27/12/2023).

"Nilai IPS Pemerintah Kabupaten Pidie untuk 2023 menduduki peringkat kedua tertinggi se-Provinsi Aceh. Sementara Kabupaten yang berhasil menduduki peringkat pertama adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah," katanya.

Lebih lanjut, kata Dian, pihaknya mengapresiasi kerja sama yang baik dari Pemerintah Pidie bersama tim BPS dan SKPK terkait, sehingga semua tahapan penilaian berjalan lancar.

Demikian itu, kegiatan EPSS dilaksanakan pada dua sampel yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pidie dengan kegiatan pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di Kabupaten Pidie Tahun 2022 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dengan kegiatan pendataan keluarga Kabupaten Pidie 2022.

Selanjutnya BPS Kabupaten Pidie juga menyerahkan laporan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima oleh Kasubbag Kepegawaian, Mena Komaria dan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang diterima oleh sekretaris dinas, Nurmadani, terakhir laporan diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Persandian sebagai wali data yang diterima oleh Sekretaris Dinas, Sri Rahayu,

EPSS merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Keluaran dari kegiatan EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator menggambarkan tingkat kematangan penyeleggaraan statistic sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General dan ukuran pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) instansi pemerintah.(Mc.Pidie/Eyv)