BPKP Temukan Enam "Penyakit" Bumdes

Bandungan, Infopublik : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja badan usaha milik desa (Bumdes). Sebanyak 362 Bumdes di tanah air menjadi sampel pengamatan. Hasilnya, ditemukan enam hal pokok penyebab pengelolaan Bumdes tidak efektif.

“Sebagian diantara Bumdes itu belum berbadan hukum. Sehingga sulit untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan,” kata anggota tim sosialisasi pengelolaan Bumdes dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Taufik Maulana HS di aula Kantor Desa Jetis, Bandungan, Rabu (6/12/2023) siang.

Di hadapan seratusan pengelola Bumdes se Kabupaten Semarang, Taufik menjelaskan faktor perencanaan bisnis dan pengembangan potensi desa juga masih menjadi titik lemah. Mereka belum bisa mengembangkan sumber daya khas desa menjadi usaha produktif.

Jikalau bisa, para pengelola kesulitan pemasaran karena tak mampu bersinergi dengan pihak ketiga. Kemampuan meramalkan peluang pasar produk nyaris nihil. Sehingga seringkali produk hanya laku di pasar lokal. “Penyusunan laporan keuangan yang sesuai ketentuan juga masih menjadi PR para pengelola Bumdes,” katanya lagi.

Bertolak dari kondisi itulah, BPKP menyiapkan tim untuk melakukan sosialisasi pengelolaan Bumdes. Sehingga kinerja Bumdes dapat meningkat dan mendukung pendapatan asli desa (PADes).

Kegiatan sosialisasi pengelolaan Bumdes dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Rudi Susanto mewakili Bupati Semarang H Ngesti Nugraha. Membacakan sambutan tertulis Bupati Semarang, Rudi mengatakan sosialisasi menjadi upaya Pemkab Semarang agar pengelolaan keuangan Bumdes dapat berjalan baik. “Para pengelola diharapkan paham tentang tata cara manajerial dan pelaporan keuangan agar terhindar dari masalah hukum. Sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa,” tegas Bupati.

Sub Koordinator Ekonomi Desa Dispermasdes Kabupaten Semarang, Ari Setyorini menjelaskan beberapa Bumdes mampu mengembangkan usaha produktif. Diantaranya Bumdes “Aji Bodronoyo” Desa Sumowono yang mengelola pasar desa. Bumdes “Mutiara Artha” Desa Batur Getasan dan Bumdes “Sidosari” Desa Pringsari, Pringapus yang mengelola usaha koperasi simpan pinjam. Ada pula Bumdes “Bangun Jaya” yang mengelola pusat wisata dan kuliner di Desa Kesongo, Tuntang. “Sebagian Bumdes itu bahkan telah memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa,” pungkasnya.(*/junaedi)