- Oleh MC KAB SELUMA
- Rabu, 20 November 2024 | 09:20 WIB
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly pada Rapat Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kota Ternate 2024 - Foto MC Tikep
Oleh MC KOTA TIDORE, Jumat, 29 September 2023 | 15:06 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 73
Ternate, InfoPublik - Wacana pemungutan iuran retribusi sampah, akan dialihkan ke kelurahan masing-masing. Sebelumnya, penarikan tersebut melekat pada iuran air PAM Ternate.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly pada Rapat Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kota Ternate 2024 di Royal Resto Ternate, Rabu (27/9/2023).
Menurutnya, Pemkot Ternate segera memakai skema studi tiru yang dipakai Kabupaten Malang, Jawa Timur. “Itu baru bisa diterapkan kalau skema pengelolaan sampah ini, sudah mulai jalan dengan pendampingan dari Pak Supadi dari Kabupaten Malang,” jelas Rizal.
Kisaran nominal retribusi sampah, memang kata Rizal, masih tetap sam, yakni Rp10 ribu per bulan. Hanya saja skema pembayaran yang diubah.
“Nanti setoran itu dengan Perwali yang nanti kami siapkan. Itu nanti RT yang datang menagih per masing-masing RT. Begitu, kan lebih enak,” terang dia.
Mekanisme pembayaran ini lebih mengedepankan asas keadilan. Sebab, warga yang terlayani adalah mereka yang benar-benar membayar retribusi sampah.
Selain itu, tidak semua warga yang menggunakan meteran PAM Ake Gaale seperti yang bermukim di daerah ketinggian, seperti di Kelurahan Marikurubu dan Tongole mendapat pelayanan pengangkutan sampah.
Begitu juga sebaliknya, ada juga warga yang tidak menggunakan meteran PAM malah mendapat pelayanan pengangkutan sampah.
“Ini kan tidak ada asas keadilan nih, kemudian orang yang mungkin pakai sumur bor, tidak bayar air tapi sampah dilayani diangkat. Nah, dengan adanya kita rubah pola mekanisme ini kita diatur kembali, saya pikir akan menunjang pola penanganan sampah berbasis partisipatif ini lebih maksimal,” cetusnya.
Untuk rencana tersebut, Bappelitbangda sudah memasukkannya pada pagu anggaran APBD Perubahan 2023. Anggaran itu pula, untuk pendampingan tim dari Malang.
Bila APBD-P 2023 sudah disahkan dalam bulan September ini, maka bulan depan tim dari Malang sudah bisa didatangkan ke Ternate.
“Untuk tahap awal bikin sosialisasi dulu, karena ini penting buat sosialisasi dulu, apa pun itu siapkan regulasi lalu sosialisasi,” tukasnya. (Nita/MC Tidore)