4 Fraksi DPRD Tanimbar Terima LPJ APBD 2022

Saumlaki, InfoPublik - Pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Parwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berjalan lancar dan aman.

Keseluruhan fraksi yang terdiri dari Fraksi PDI-P, Indonesia Bersatu, Berkarya dan Demokrat Bangkit sepakat untuk menyetujui LPJ APBD Tahun 2022 dengan beberapa catatan dan rekomendasi yang isinya hampir sama antar fraksi.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 menemukan sejumlah permasalahan terhadap pengelolaan APBD tahun anggaran 2022 oleh pemerintah,” Sebut Sekretaris Fraksi Berkarya Erens Feninlambir saat membaca Pendapat Akhir Fraksi Berkarya di Ruang Sidan Utama DPRD KKT, Jl. Christina M. Tiahahu, Saumlaki, Senin (31/7/2023).

Beberapa permasalahan yang ditemukan oleh fraksi ini adalah perlu optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) terkait dengan penerimaan retribusi daerah pada dinas lingkungan hidup. Realisasi belanja pegawai, barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan, penglolaan dana hibah belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Fraksi ini juga merekomendasikan pembentukan Pansus (panitia khusus) untuk penangan aset daerah dan penyetoran utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Meminta pemda memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai catatan kritis maupun rekomendasi dalam rapat bersama antara Banggar (Badan Anggaradan DPRD) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

“Berdasarkan beberapa point di atas maka kami fraksi berkarya dengan memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa menyatakan, menyetujui,” tegas Erens.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben Benharvioto Moriolkossu saat memberikan sambutan usai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi memberikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD KKT.

“Secara umum fraksi-fraksi telah menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD KKT tahun anggaran 2022.” Ujar Moriolkossu.

Lanjutnya, “berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD,” sebutnya.

Terkait catatan penting atau pokok pikiran dan rekomenadsi DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah segera menindaklanjutinya untuk perbaikan kinerja demi perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Bahkan dalam waktu dekat akan melakukan rapat bersama TAPD, OPD Pengelola PAD dengan DPRD untuk membicarakan langkah-langkah peningkatan PAD yang lebih startegis dan terukur.

“Kami akan memberikan perhatian serius kepada dinas lingkungan hidup, terhadap peningkatan pendapatan pajak bukan logam dan bebatuan atau bahan galian golongan C, dan akan terus melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaannya,” tegas penjabat bupati Tanimbar.

Juga akan menjadwalkan pembahasan tentang hak pengelolaan hutan 30% dengan HPH, sekaligus pengelolaan limbah kayu dan hasil olahan kayu 15%, serta meminta dinas perhubungan melakukan kajian untuk mengusulkan pelabuhan perintis yang akan dikelola pemda.

Pemda juga akan fokus untuk pengelolaan aset daerah yang terukur dan perampingan organisasi perangkat daerah melalui kajian pembentukan organisasi yang ideal dan proporsional.

“Segera malakukan evaluasi terhadap 2 kepada OPD yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan,” Tegas Moriolkossu. (MC Kabupaten Kepulauan Tanimbar/Jean).