:
Oleh MC Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 11 Januari 2023 | 06:07 WIB - Redaktur: Tobari - 103
Palu, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemerintah Pusat secara Virtual. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (9/1/2023)
Turut hadir pada kesempatan tersebut yakni; Kepala Bulog David. S, Staf Ahli Bidang Ekonomi Abdul Rauf Malik, Bank Indonesia Perwakilan Sulteng Moh. Fadli, BPS Provinsi Henry Simanjuntak, Kadis Sosial Sitti Hasbiah Zaenong dan Kadis TPH Nelson Metubun, Bappeda, Cikasda dan beberapa OPD terkait lainnya.
Mengawali arahanya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Olehnya, peran pemerintah daerah sangat penting di mana pada September 2022 inflasi kita mencapai 5,9 % dan Oktober 2022 turun menjadi 5,7 %.
"Terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang hadir pada rakor ini," kata Mendagri mengawali sambutannya.
Kemudian, Mendagri juga menerangkan bahwa sampai dengan 6 Januari 2023, terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan sekaligus penurunan di seluruh kabupaten dan kota yakni; cabai rawit terjadi kenaikan di 81 kabupaten dan kota. Namun juga terjadi penurunan di 42 kabupaten dan kota.
Selanjutnya, beras terjadi kenaikan di 72 kabupaten dan kota. Namun juga terjadi penurunan di 90 kabupaten dan kota. Telur ayam ras terjadi penurunan di 206 kabupaten dan kota. Namun terjadi kenaikan di 16 kabupaten dan kota.
Kemudian daging ayam ras juga mengalami penurunan di 118 kabupaten dan kota. Namun, juga mengalami kenaikan di 55 kabupaten dan kota.
"Berdasarkan rilis BPS, kenaikan inflasi pada Desember 2022 mencapai 5,51%," ujar Mendagri.
Untuk itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk bisa melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam menanggulangi permasalahan inflasi, misalnya; memberikan subsidi bagi transportasi darat, laut serta melakukan koordinasi dengan penyedia angkutan udara.
Terakhir, Mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak bosan mengikuti rapat koordinasi, karena ini semua dilakukan menyangkut kepentingan rakyat.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, ada 4 (empat) hal yang mempengaruhi perkembangan inflasi yakni; pemulihan COVID-19, konflik geopolitik, pengetatan keuangan di sejumlah negara dan tekanan inflasi global.
Perekonomian global mengalami sejumlah guncangan sepanjang tahun 2022, berakibat pada tertahannya pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun sebelumnya.
Catatan peristiwa sepanjang tahun 2022 yaitu; Januari 2022, kelangkaan minyak goreng, April 2022, kenaikan harga avtur, Mei 2022, bulan ini Ramadan dan idulfitri, Juni 2022, anomali cuaca di beberapa wilayah, September 2022, penyesuaian harga BBM bersubsidi dan Desember 2022, libur sekolah, natal dan tahun baru 2023.
Kebijakan pengendalian Inflasi oleh pemerintah dilakukan dengan kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dengan melakukan evaluasi setiap hari Senin untuk melihat perkembangan harga di seluruh kabupaten dan kota.
"Inflasi tahun ke tahun sebesar 5,51 %, serta inflasi dari bulan ke depan sebesar 0,66 %," jelasnya.
Secara nasional, inflasi disebabkan oleh 3 (tiga) komoditas yakni; (1) makanan, minuman dan tembakau, inflasinya sebesar 5,83 % dengan andil inflasi 1,51%. (2) perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga inflasinya sebesar 3,78 % dengan andil inflasi 0,74 %. (3) transportasi, inflasinya 15,26 % dengan andil inflasi 1,64 %.
Potensi inflasi Januari 2023, untuk bahan makanan yang bergejolak masih dalam kondisi baik. Tetapi, yang perlu diwaspadai adalah harga yang diatur oleh pemerintah.
Ada beberapa upaya pengendalian harga komoditas yaitu; Pertama, memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas bahan makanan bergejolak.
Kedua, menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui kerja sama pengadaan pasokan antar provinsi.
Ketiga, menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya.
Turut hadir Deputi Strategi, Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Dirjen Holtikultura, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendagri, Polri, TNI, gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia, BNPT dan para narasumber. (Humas Pemprov. Sulteng/toeb)
