:
Oleh MC KAB SORONG, Senin, 9 Januari 2023 | 19:20 WIB - Redaktur: Tobari - 309
Sorong, InfoPublik - Plt. Sekjen Bawaslu RI Dr. La Bayoni, S.IP, M.Si, mengatakan melalui proses yang lumayan panjang, serta melihat rekam jejak dari Sefnat Karteh, SH, maka Bawaslu RI menunjuk yang bersangkutan sebagai koordinator di sekretariat atau kantor persiapan Bawaslu Papua Barat Daya (PBD).
“Kita bekerja sesuai prosedur perundang-undangan. Dalam mendukung tugas dan fungsi di DOB (daerah otonomi baru), jelas sampai saat ini kita belum mempunyai anggaran, jelas Bayoni, saat hadir mengikuti peresmian kantor persiapan Bawaslu Papua Barat Daya di Kota Sorong, Senin (9/1/2023).
Berikut, untuk mendukung berbagai aktivitas Bawaslu di DOB, pihaknya telah mengajukan, yaitu anggaran 2023 untuk keempat DOB ke Direktorat Anggaran, Kementerian Keuangan. Terdiri dari anggaran operasional, anggaran reguler, dan anggaran prioritas nasional, jelas Bayoni.
Untuk itu, sambil menunggu anggaran yang disetujui tahun 2023, sambung dia, bahwa anggaran di Bawaslu Papua Barat Daya masih menggunakan anggaran ada pada daerah induk, yaitu Bawaslu Papua Barat dan pada Bawaslu Kabupaten Sorong.
Selanjutnya, dengan anggaran yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baru kita mengitung dan melaksanakan penganggaran, sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku.
“Khusus Bawaslu RI bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan pada daerah otonomi baru, kita semua mengalami permasalahan yang sama. Yakni, kekurangan sarana/ prasarana, kekurangan pegawai dan kekurangan anggaran,” jelas Bayoni.
Dalam kaitan kekurangan sarana dan prasarana, lanjutnya, kami dari Bawaslu Papua Barat Daya memakai kantor yang ada sebagai wujud dari komitmen Bawaslu untuk meresmikan dalam kegiatan ini.
Dengan adanya kekurangan sarana dan prasarana, dia meminta kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya dan jajarannya. Soal kaitan itu kita akan dengarkan secara bersama dari Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, jelas dia.
Selain masalah sarana dan prasarana, kita juga membutuhkan pegawai. Kurang lebih 12 orang pegawai yang berstatus PNS, serta pegawai non PNS lainnya untuk kelancaran berbagai tugas, yang akan kita laksanakan, pintanya.
Kaitan dengan sarana dan prasarana pada enam daerah baru di Papua Barat Daya telah mendapatkan hibah dari Pemkab Sorong.
Di mana, kemarin kami telah tinjau ke sana. Kemudian ada bantuan-bantuan lainnya, dengan harapan semuanya bisa berjalan sebagaimana kita inginkan.
Terakhir, kepada Sefnat Kareth bahwa hari ini saudara sudah mempunyai tugas yang sangat besar. Memfasilitasi tugas dan kewenangan Bawaslu di posisi berbagai hal yang kurang, seperti yang dijelaskan tadi, tambahnya. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)
