Pemalangan di Ruang Kerja Direktur RSUD JP Wanane,  karena  Ada Kekecewaan Saja  

Sorong, InfoPublik – Pemalangan yang terjadi di ruang kerja Direktur RSUD Dr. JP Wanane, karena kecewa saja dari pihak perusahaan  CV Malatali, selaku penyedia jasa tenaga security.

Dalam kontrak kerja dalam setahun itu, berakhir pada 31 Desember 2022.

"Memang tujuan pemerintah baik dan tulus adanya. Begitu pula pihak perusahaan telah menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya juga dengan baik pula,” aku Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso, S.Sos, MM, Kamis (5/1/2023) di Aimas.

Namun demikian, kontraknya juga harus dievaluasi. Evaluasi berdasarkan instrument-instrument, indikator, evaluasi  dari pihak perusahaan yang dikerjasamakan, jelasnya.

Karena poin yang penting hari ini untuk rumah sakit kita ke depan adalah kita mau membenahi sistem dan manajemen dari subsistem yang ada di rumah sakit itu.

Untuk kita  revitalisasi dan  benahi kembali apakah manusianya, peralatan. Semuanya harus kita benahi kembali, kata Piet Moso.

Sehingga, kegiatan di rumah sakit itu, salah satunya mengenai manajemen security, manajemen cleaning service,  manajemen makanan bergizi, manajemen master plan dan tata ruang, manajemen sumber daya manusia, dan  manajemen peralatan.

Jadi, untuk tahun 2023-2024 kita punya target bahwa rumah sakit itu  berubah statusnya dari tipe B  mau ke tipe A.

Dengan demikian,  kita harus memiliki kriteria dan syarat. Termasuk pelayanan rumah sakit harus ada kenyamanan dan keamanan itu ada SOPnya (standar operasional dan prosedur). Ini merupakan bagian dari aspek penilaian dari KemenPAN/RB, juga dari Kemendagri. Karena rumah sakit itu sudah masuk pelayanan publik, jelas Piet Moso.

Berikut, kita jadikan rumah sakit pelayanan rujukan.  Saya berfikir setelah di Papua Barat Daya ini jadi provinsi, maka  rumah sakit ini satu-satunya menjadi sentral dan kita harus turut berbenah.

Ini sebenarnya miss saja. Bukan karena hal lain tapi karena Direktur RSUD JP Wanane dan staf yang bersurat saja di masa akhir kontrak.

"Sebenarnya dari pihak manajemen CV Malatali minta mereka diundang untuk dibicarakan bersama, dan bukan disurat  begitu saja,” ucap Piet Moso.

Artinya, pihak RSUD menyampaikan secara terbuka kepada manajemen CV Malatali bahwa batas waktu kontrak sudah berakhir.

Dan,  pihaknya bisa menyampaikan untuk siapkan kontrak baru kepada perusahaan penyedia jasa kerja security tersebut.

“Sebenarnya bagi yang perlu dibenahi masalahnya seperti ini. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh pihak manajemen RSUD JP Wanane, dan mereka hanya berkirim surat saja,” bebernya.

Apalagi ini perusahaan juga baru sebagai bagian dari afirmasi (keberpihakan) kepada mereka sebagai warga asli Papua (orang Moi) harus diberdayakan, yang menungkin saja mereka salah menafsirkan isi surat tersebut.

Dari pertemuan pihak manajemen CV Malatali, lembaga masyarakat adat,  dan manajemen RSUD JP Wanane di rumah jabatan Bupati Sorong pagi tadi,  sekitar jam 010.00 waktu setempat, bahwa mereka palang hanya di ruang kerja direktur saja.

Karena pemalangan melalui bambu dan kain merah menurut hukum adat itu sesuatu yang sakral (ritual) yang harus dikompensasi.

Jadi, pemalangan itu  mengarahnya ke adat.  Tadi dari dua pihak sudah bicara dan masing-masing jelaskan duduk permasalahannya.

Bahkan, tadi palangnya tidak bisa dibuka. Mereka minta Direktur RSUD JP Wanane harus diganti.

Lalu, Pj Bupati Sorong sampaikan kita ganti orang ada syaratnya. “ Jadi tidak ada mendung langsung hujan kan,” pungkasnya.

Pertemuan tadi dirinya coba membangun cara pandang mereka. Bahwa antara adat, pemerintah dan orang Moi itu tak bisa terpisahkan, terangnya. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)