:
Oleh MC Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 15 November 2022 | 14:53 WIB - Redaktur: Tobari - 139
Palu, InfoPublik - Wakil Gubernur Drs. Ma'mun Amir mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 bersama Pemerintah Pusat secara Virtual melalui Zoom Meeting, diruang kerja Wakil Gubernur. Senin (14/11/2022).
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Ma'mun Amir didampingi Kepala Dinas Sosial Dra. Sitti Hasbiah N. Zaenong, M.Si, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Richard Arnaldo Djanggola, SE., MSA, Kepala Biro Ekonomi Yuniarto Pasman, SH bersama Perwakilan Kepala OPD dan Perbankan Lingkup Pemprov. Sulteng.
Dalam paparanya, Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso mengatakan, berdasarkan indikator yang ditelusuri oleh BPS bahwa catatan peristiwa dalam situasi global dan domestik, Food Agriculture Organization (FAO) menerbitkan Food Price Index Oktober 2022 cenderung sama dengan September 2022 kecenderungan harga pangan relatif stabil dari 136% menjadi 135,9 %.
Sementara, pada bagian Domestik, siklus tahunan dimana kenaikan harga terjadi pada periode musim gadu (musim panen kedua) hingga paceklik sampai masuk panen menuju panen raya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan harga fleksibilitas untuk pembelian beras.
Pada tahun 2022, ada 150 Kota yang menyelenggarakan Survei Biaya Hidup (SBH) dan dan untuk kebutuhan penghitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dari 242 Kabupaten/Kota lain menggunakan bobot komoditas pada kota yang menjadi Kota SBH.
Berdasarkan pantauan kenaikan harga komoditas pada Kabupaten/Kota di Minggu ke-2 Bulan November 2022 yaitu ; komoditas bawang merah 149 Kab/Kota, telur ayam ras 135 Kab/Kota daging ayam ras 104 Kab/Kota minyak goreng 102 Kab/Kota, cabai rawit 81 Kab/Kota, cabai merah 68 Kab/Kota dan beras 61 Kab/Kota.
Kemudian, wilayah Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengalami peningkatan di Minggu ke-2 November 2022 untuk komoditas cabai merah, cabai rawit, mie kering, beras, telur ayam, bawang merah dan daging ayam ras.
Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wenpi Wetipo mengatakan, Ada 6 upaya kongkrit Pemda dalam penanganan Inflasi antara lain ; melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.
Selanjutnya, Wamendagri mengungkapkan, ada 12 pemda telah melakukan 6 upaya kongkrit dalan penanganan inflasi, 66 pemda telah melakukan 4 sampai dengan 5 dari 6 upaya kongkrit penanganan Inflasi, 298 pemda belum melakukan upaya kongkrit, 138 pemda belum sama sekali melakukan upaya kongkrit.
Lebih lanjut, ia menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemda yaitu ; Pertama, melaporkan hasil pemantauan harga komoditas bahan pokok dan penting setiap hari.
Kedua, Merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan Pengendalian inflasi
Ketiga, Memberikan bantuan transportasi dari APBD,
Keempat, Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait dengan melihat komoditas yang memberikan andil dalam kenaikan harga/inflasi.
Kelima, Melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Keenam, Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
Ketujuh, Melaksanakan pencanangan gerakan menanam.
Turut hadir : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Deputi Kemendag, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. (Humas Pemprov. Sulteng/toeb).
