:
Oleh MC Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu, 5 November 2022 | 06:01 WIB - Redaktur: Tobari - 191
Palu, InfoPublik - Gubernur H. Rusdy Mastura, menerima kunjungan Kepala BKKBN Pusat Dr, (HC) dr. Hasto Wardoyo, S,PDOK, di Ruang Kerja Gubernur. Kamis (3/11/2022)
Dalam penjelasannya, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan seluruh jajaran yang telah melakukan upaya masif dalam penanggulangan stunting di Sulawesi Tengah.
Selanjutnya, Hasto Wardoyo juga menyampaikan, kiranya Gubernur memberikan dukungan terhadap penguatan Dinas P2KB di setiap kabupaten dan kota, karena ada indikasi beberapa Pemda akan melebur kewenangan Dinas P2KB ke OPD lain kondisi ini tidak mendukung penanganan stunting dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Hasto Wardoyo, menyampaikan harapannya kepada Gubernur agar mengimbau perusahaan untuk dapat memberikan dukungan melalui dana CSR dan ikut berpartisipasi dalam penanganan stunting bisa berupa dana, pemberian bahan makanan bergizi bagi keluarga yang terdampak stunting.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan ucapan selamat datang Kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Sulawesi Tengah. dan Gubernur berterima kasih kepada Kepala BKKBN Pusat yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam rangka pengurangan penderita stunting di Sulawesi Tengah.
"Saya meminta supaya dilakukan pencanangan bersama dalam upaya percepatan penurunan angka stunting," ucap Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa provinsi sudah melakukan pencanangan penurunan angka stunting di Desa Pakuli melalui program terintegrasi dengan penurunan angka kemiskinan, semoga program itu dapat dijalankan terus di setiap kabupaten dan desa.
Selanjutnya, Gubernur menjelaskan akan meminta kepada seluruh perusahaan yang berinvestasi di Sulawesi Tengah agar dapat mengalokasikan dana CSR untuk ikut dalam penurunan dan penanganan stunting di Sulawesi Tengah.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur menyampaikan kepada Kepala BKKBN bahwa pengurangan angka kemiskinan harus dilakukan dengan perubahan peradaban kepada masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, harus melalui pendidikan dan perlakuan dan penanganan khusus. (Biro Administrasi Pimpinan/toeb).
