:
Oleh MC KOTA MALANG, Senin, 31 Oktober 2022 | 22:59 WIB - Redaktur: Juli - 323
Malang, InfoPublik - Wali Kota Malang, Sutiaji bersama Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo, Asisten Perekonomian dan Pembangungan Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Ngalam Command Center (NCC), Senin (31/10/2022).
Hasil pemantauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada minggu IV Oktober 2022 menyebutkan bahwa Kota Malang termasuk dalam 51 pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak mengalami fluktuasi harga atau stabil.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rapat koordinasi yang secara rutin setiap minggu berdasarkan arahan presiden digelar dalam rangka pengendalian inflasi tersebut.
“Berdasarkan perkembangan situasi dunia saat ini, inflasi berdampak di beberapa negara. Di era globalisasi ini, keadaan satu negara akan mempengaruhi negara lain. Sehingga secara rutin kita memonitor keadaan inflasi, ekonomi dan keuangan kita. Kita tahu masih cukup baik, inflasi kita saat ini berada di angka 5,95%, relatif landai tapi mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih baik, salah satu penyebabkan karena negara kita adalah negara yang subur, sumber daya alam darat dan laut luar biasa, ini yang membantu kita,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa yang utama karena kerja sama yaitu gerakan dari pemerintah pusat dan gerakan dari pemerintah daerah secara serempak bersama-sama menangani situasi kini agar tidak menjadi krisis. Oleh karena itu, Tito menyampaikan bahwa dalam rakornas ini akan dijelaskan tren harga terkait komoditi apa saja yang mengalami kenaikan atau stabil terutama pangan.
“Sehingga rekan-rekan di daerah bisa mengetahui produk-produk yang perlu diwaspadai mengalami kenaikan atau stabil, serta apa saran dan interfensi harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Mohon rekan-rekan di daerah untuk menguatkan kolaborasi dengan instansi terkait Forkopimda, Satgas Pangan, TPID sehingga bisa melakukan intervensi secara detail dalam pengendalian inflasi,” paparnya.
Berdasarkan perkembangan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok nasional yang dilakukan baik secara harian dan mingguan oleh beberapa instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI terlihat bahwa penyumbang kenaikan harga komoditas di seluruh provinsi serta kabupaten/kota bervariasi seperti beras, cabai, daging ayam ras, telur ayam. Sehingga perlu indikator yang tepat dan cepat untuk menentukan komoditas apa yang harus dikendalikan. (eka/ram)
