:
Oleh MC Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 31 Oktober 2022 | 21:51 WIB - Redaktur: Tobari - 162
Palu, InfoPublik - Gubernur diwakili Pj. Sekda Dr. Rudi Dewanto, SE, MM, didampingi Kepala BPKP, Danrem 132 Tadulako, Kapolda, bersama OPD terkait mengikuti Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Mendagri Tito Karnavian secara daring maupun luring, diruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (31/10/2022)
Dalam pengantarnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Inflasi pada September 2022 berjumlah 1,17 %, inflasi negara Indonesia masih cukup baik diangka 5,95 % relatif melandai dan juga pertumbuhan ekonomi juga masih baik 5,4 %.
Salah satunya disebabkan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan pembangunan yang cukup merata apalagi dengan adanya dana Desa sehingga masyarakat yang ada di Pedesaan relatif belum terdampak.
"Kita bersyukur, karena negara kita adalah negara yang subur, sumber daya alam dan laut kita juga melimpah." kata Mendagri pada kesempatan itu
Selanjutnya, Tito Karnavian menambahkan, dan yang lebih utama adalah kerjama sama gerakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara serentak bersama-sama menangani situasi ini agar tidak menjadi krisis yang berakibat buruk.
Berdasarkan pantauan Mendagri Minggu Ke-4 Oktober 2022 ini, ada 51 Pemda Kab/Kota yang tidak mengalami fluktuasi harga secara signifikan yang artinya relatif stabil.
"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemda yang berkerja keras dalam menjaga fluktuasi harga," tambah Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Monev Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bahwa upaya yang dilakukan dan dilaporkan Pemda pada Minggu ke- 4 Oktober 2022.
Yaitu ; Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia yaitu ; yang semula 294 Pemda menjadi 307 Pemda.
Kedua, Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah yakni ; yang semula 202 Pemda menjadi 230 Pemda.
Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, yang semula 123 Pemda menjadi 125 Pemda.
Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam, yang semula 67 menjadi 73 Pemda.
Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, yang semula 219 menjadi 228 Pemda.
Keenam, Melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang, yang semula 189 menjadi 196 Pemda.
Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, yang semula 165 menjadi 105 Pemda.
Kedelapan, merealisasikan BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi, yang semula 90 tetap diangka yang sama yakni ; 90 Pemda.
Kesembilan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, yang semula 44 menjadi 73 Pemda.
Mendagri juga menyebutkan ada 27 Pemda yang tidak menyampaikan laporan harian pada Minggu ke-4 Oktober 2022 dari total 514 Pemda. Kemudian 36 Pemda belum melakukan atau melaporkan upaya dalam penanganan inflasi daerah dari total 514 Pemda.
Selanjutnya, Deputi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik RI Setianto menyampaikan bahwa seperti halnya dalam menangani Pandemi Covid-19, perlunya indikator yang tepat dan akurat untuk bisa memetakan komoditas-komoditas yang menjadi target pengendalian harga.
Sebagai mitigasi atau upaya mengurangi resiko dari kebijakan yang sudah diambil sebelumnya. Olehnya, untuk pengukuran kinerja pengendalian inflasi daerah perlu ditetapkan dan disepakati bersama atau proxy indixator yang dapat dihitung lebih cepat mudah dan efisien dengan memanfaatkan sumber data yang ada.
Selanjutnya, Setianto juga menyebutkan bahwa ada 20 komoditas terpilih dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota yakni ; Beras, cabai rawit, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, minyak goreng, udang pisang, telur ayam ras, gula pasir, ikan, susu bubuk balita, bawang merah, bawang putih, mie instan, susu bubuk, cabai merah, daging sapi, tempe dan jeruk.
"Penyumbang kenaikan harga komoditas pangan diseluruh Provinsi bervariasi sampai dengan minggu keempat Oktober 2022, beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 34 Provinsi." jelas Setianto selaku Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa minyak goreng di 31 Provinsi dan gula pasir di 29 Provinsi, Selebihnya, tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti ; bawang merah di 23 Provinsi, daging sapi di 18 Provinsi dan telur ayam ras di 17 Provinsi, tepung terigu di 16 Provinsi, dan lain-lain.
Begitu juga dengan penyumbang kenaikan harga komoditas di Kabupaten/Kota yakni ; minyak goreng menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 318 Kab/Kota, Beras di 281 Kab/Kota, gula pasir di 267 Kab/Kota dan telur ayam ras di 150 Kab/Kota.
Selebihnya, terhadap berbagai komoditas pangan seperti ; bawang merah di 120 Kab/Kota, daging ayam ras di 108 Kab/Kota, bawang putih di 37 Kab/Kota, cabai rawit di 31 Kab. Kota dan lain-lain.
Turut hadir : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementrian Lembaga, Deputi Bidang Persediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Dirjen Holtikultura, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, TNI, Polri, Gubernur, Bupati/Walikota Se- Indonesia. (Humas DKIPS Provinsi Sulteng/toeb).
