:
Oleh MC KOTA PARIAMAN, Rabu, 26 Oktober 2022 | 06:30 WIB - Redaktur: Kusnadi - 174
Pariaman, InfoPublik - Wali Kota Pariaman, Genius Umar sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi tentang Nota Keuangan Walikota Pariaman tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pariaman, Selasa (25/10/2022).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Mulyadi beserta anggota DPRD Kota Pariaman, Forkopimda, Sekdako Pariaman Yota Balad, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Pariaman.
Sebelumnya, rapat dimulai dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Kota Pariaman.
“Menjawab pandangan umum fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang disampaikan oleh Taufik, terkait dengan kajian rill pembangunan daerah yang menyangkut kebutuhan masyarakat, sejauh mana dilakukan sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan pada Nota Keuangan tentang RAPBD-P tahun 2023 kemarin, bahwa kegiatan-kegiatan yang ada pada tahun 2023 merupakan kegiatan untuk mencapai target RPJMD,” ujar Genius.
Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan telah dilakukan kajian secara mendalam, tak lupa evaluasi selalu dilakukan untuk menjawab kinerja ASN dalam melakukan tupoksi dari masing-masing OPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami sampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan dan apresiasinya terhadap pengelolaan PAD yang dilakukan dan diupayakan oleh Pemerintah Kota Pariaman selama ini. Semoga kedepannya PAD Kota Pariaman lebih meningkat baik dari segi nilai maupun profesionalitas pengelolaan,” sebutnya.
Kemudian, jawaban atas pandangan umum yang disampaikan Ali Bakri dari fraksi Golkar, dapat disampaikan bahwa untuk menyikapi inflasi global di tahun 2023, kita sudah diarahkan oleh kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam mengurangi beban masyarakat yang terdampak inflasi dengan penyediaan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak tersebut, juga dianggarkan kegiatan-kegiatan pada OPD terkait untuk ketahanan pangan, subsidi BBM untuk pelaku angkutan jasa transportasi maupun bantuan untuk nelayan.
Terhadap saran perlunya pemerintah mendorong bangkitnya pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga dan masyarakat dengan memberi ruang tumbuhnya inovasi dan kreatif masyarakat kami sependapat dengan hal itu, hal ini telah kami lakukan disektor UMKM dan pertanian.
Kemudian, untuk menekan kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah kita telah lakukan dengan implementasi transaksi non tunai dan menggunakan aplikasi dalam pengelolaannya.
Selanjutnya, jawaban atas pandangan umum yang disampaikan Aris Munandar dari fraksi Keadilan Demokrat, dapat kami jelaskan bahwa memang benar sampai saat ini Pasar Pariaman belum memberikan kontribusi terhadap PAD, hal ini disebabkan karena proses penyerahan aset dari pemerintah pusat ke Pemko Pariaman sedang dalam pengurusan, sehingga aset pasar tersebut belum tercantum di Pemko Pariaman.
Presiden RI sudah menyampaikan persetujuan pemindahan tangan barang milik negara (berupa pasar) ke Pemko Pariaman, dan sedang diproses oleh kementerian keuangan tentang persetujuan hibah barang milik negara.
Apabila Pasar Pariaman sudah tercatat sebagai aset Pemko Pariaman baru kita bisa menetapkan target retribusi pasar ini.
Selanjutnya, menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh Ikhwan Idham dari fraksi Bulan Bintang Nurasi, dapat kami sampaikan bahwa RPABD tahun 2023 telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan masing-masing sumber dana baik, DAU, DBH, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, maupun Dana Desa dan diharapkan dari penggunaan dana tersebut dapat diwujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman.
Terkait dengan Belanja Bantuan Sosial melalui OPD terkait akan dapat diketahui data by name by address penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Terhadap saran terkait dengan pola penyerapan anggaran yang berimbang proporsional dan berkelanjutan, kami sangat setuju dengan hal tersebut.
Kemudian, menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh Harpen Agus Bulyandi dari fraksi Gerindra, terkait kondisi defisit Rp45,8 milyar yang direncanakan dalam RAPBD tahun 2023 bukan berarti Rencana Pendapatan yang dianggarkan lebih kecil dari potensi yang ada, dan belanja selalu dianggarkan lebih besar.
Defisit APBD yang terjadi ini disebabkan kondisi belanja yang lebih besar dari rencana pendapatan, hal ini merupakan kewajaran dalam penyusunan APBD. Perkiraan defisit yang terjadi ini harus bisa ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah hal ini yang harus kita bahas dalam rapat-rapat selanjutnya.
Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa pemerintahan dan tahun terakhir dari pencapaian RPJMD 2018-2023. Semua yang dianggarkan dalam RAPBD tahun 2023 ini merupakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menuntaskan program-program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam RPJMD 2018-2023 salahsatunya yang masih harus dilanjutkan dan diselesaikan adalah pembangunan Mesjid Terapung. Kami berharap nantinya, dapat dibahas dan dapat disetujui secara bersama-sama.
“Saya sependapat dengan pandangan umum saudara, bahwa kita harus melakukan terobosan-terobosan serta inovasi sehingga Kota Pariaman menjadi salah satu daerah tujuan wisata, baik di Sumatera Barat, Indonesia bahkan dunia ,” tegasnya.
“Kita harus bisa berbenah secara fisik seperti pembangunan destinasi pariwisata baru serta kesiapan kita untuk menerima tamu-tamu yang akan berkunjung ke Kota Pariaman ,” tutup Genius. (erwin)
