:
Oleh MC Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 25 Oktober 2022 | 11:53 WIB - Redaktur: Kusnadi - 119
Palu, InfoPublik - Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri terkait Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan secara Virtual, bertempat, di ruang kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur, Senin (24/10/2022).
Pada kesempatan itu, Pj. Sekretaris Daerah didampingi Danrem 132 Tadulako, Kapolda, Kepala Perwakilan BPKP, Bulog, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Perkimtan, Kadis Perindag, Bappeda, Kajati dan Perbankan.
Dalam arahanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, inflasi merupakan isu global dan menjadi perhatian seluruh dunia terkait dampak Pandemi Covid-19 dan beberapa negara masih ada yang naik seperti Singapura, serta perang antara Rusia dan Ukraina.
Perang Rusia dan Ukraina bukan hal yang kecil karena Rusia adalah pemain besar dalam politik ekonomi keuangan dan Ukraina dibackup oleh kekuatan barat, NATO dan lain-lain sehingga ini menjadi perang yang tidak kecil dan berdampak kepada dunia.
Rusia merupakan salah satu negara pengekspor minyak ke-4 terbesar di dunia terutama energi dan gas sehingga Eropa sangat bergantung pada Rusia apalagi menjelang musim dingin. Rusia juga pengekspor gandum dan tepung Nomor 2 di dunia. Akibat dari perang ini, rantai pasokan energi dan pasokan pangan dunia yang berimbas pada situasi ekonomi dunia
Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat yang mana dampak tersebut mengalir melalui 3 (tiga) saluran utama yaitu Pertama, harga komoditas yang lebih tinggi karena rantai dan pasokan pangan dan energi terganggu dan mendorong peningkatan inflasi yang pada gilirannya mengikis nilai pendapatan dan membebani permintaan.
Kedua, ekonomi dan perdagangan akan terganggu, menyebabkan krisis finansial sehingga pertumbuhan ekonomi terancam mengalami kontraksi.
Ketiga, berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian investor yang lebih tinggi akan membebani harga aset, pengetatan kondisi keuangan dan berpotensi memacu arus keluar modal dari pasar negara berkembang.
Selanjutnya, Kunci utama pengendalian inflasi yaitu ; (1) Menjadikan Isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan perlunya sinergi seluruh stakeholder terkait. (2) Komunikasi Publik. (3) Aktifkan TPID. (4) Aktifkan Satgas Pangan. (5) BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. (6) Laksanakan gerakan penghematan energi. (7) Gerakan tanaman pangan cepat panen. (8) Laksanakan kerja sama antar daerah. (9) Intensifkan jaring pengaman sosial. (10) BPS dan Bank Indonesia Provinsi umumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.
Olehnya, diharapkan kepada seluruh pihak terkait agar mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada terutama APBD, disamping mengaktifkan satgas pangan maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah.
"Semua kabupaten/kota yang ada di daerah dari 34 Provinsi harus bergerak bersama. Kalau semua daerah mampu mengendalikan inflasi daerah masing-masing maka secara nasional akan jauh lebih mudah di kendalikan," kata Mendagri pada kesempatan itu.
Selanjutnya, Kepala BPS RI Margo Yuwono juga menjelaskan bahwa berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), inflasi tahun 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi sebelumnya, artinya kondisi global saat ini belum membaik. IMF melakukan proyeksi pada tahun 2022 ini, inflasi cenderung mengalami peningkatan.
"Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan makro itu di buat agar harga-harga bisa dikendalikan dan juga pertumbuhan ekonomi tidak melambat misalnya ; pada Amerika dengan kebijakan makro, dengan memberikan kenaikan suku bungan acuan oleh bank sentralnya, ini juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi," jelas Margo Yuwono
Mengelola kebijakan makro menjadi penting, selain juga bersama-sama menjaga pasokan agar berbagai permintaan atas komoditas barang dan jasa bisa dipenuhi maka tidak akan terjadi kenaikan harga.
"Kebijakan makro menjadi penting agar harga bisa di kendalikan tetapi juga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga pemulihananya," ucap Kepala BPS RI.
Kemudian, perlu diwaspadai juga kepada kondisi global karena sebagian apa yang dikonsumsi baik konsumsi langsung maupun konsumsi antara berbagai produk dalam negeri masih tergantung dari impor, misalnya gandum dan meslin, kedelai, gas, gula, daging jenis lembu dan minyak mentah.
"Inflasi year on year per September 2022 adalah 5,95%, dan inflasi month to month per September 2022 adalah 1,17%," terang Margo Yuwono.
Ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan pertama, masing-masing daerah perlu memantau perkembangan harga atau mengurangi fluktuasi di suatu wilayah karena faktor supply dan demand akibat cost push, demand pull dan build-in inflation.
Kedua, mengurangi disparitas harga antar wilayah akibat ketidakmerataan pasokan, gap sentra produksi, dan terhambatnya distribusi.
"Kalau 2 hal ini bisa kita lakukan saya yakin inflasi nasional pasti akan terjaga dengan baik," tambahnya.
Berbagai peran monitoring perkembangan harga di seluruh kabupaten/kota maka Badan Pusat Statistik (BPS) berkontribusi memberikan laporan secara mingguan seperti arahan Mendagri, BPS baru bisa memantau 90 Kota, 835 komoditas di seluruh kota, bobot spesifik untuk setiap komoditas di sesuaikan dengan banyaknya konsumsi di setiap wilayah.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BPS, terdapat 20 komiditas pangan yang wajib dipantau yakni beras, cabai rawit, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, minyak goreng, undang, pisang, telur ayam ras, gula pasir, ikan kembung, susu bubuk balita, bawang merah, bawang putih, mie instan, susu bubuk, cabai merah, daging sapi, tempe dan jeruk.
Adapun beberapa rekomendasi BPS terkait penanganan inflasi di daerah yaitu Pertama, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia seluruh Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mensinergikan kepemilikan data yang terkait dengan data harga, stok atau produksi sebagai indikator kinerja pengendalian inflasi.
Kedua, diseminasi indikator kinerja pengendalian inflasi perlu dilakukan secara berkala dalam rangka merancang program kerja yang lebih tepat dan terarah oleh TPIP dan TPID.
Ketiga, sesuai dengan inflasi bahan pangan yang cenderung memberikan andil inflasi atau deflasi, serta sesuai dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, maka ditetapkan 20 komoditas bahan pangan terpilih yang akan dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID.
Keempat, dalam rangka mendiseminasikan indikator kinerja pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkesinambungan, makan akan dirilis 3 buah indikator kinerja pengendalian inflasi yaitu indeks perkembangan harga, Indeks Disparitas harga antar wilayah dan koefisien variasi harga mingguan.
Kelima, pada penyediaan data untuk 3 indikator kinerja di atas, dilakukan dengan kolaborasi kepala daerah lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya pada penyediaan data, pengolahan, analisis serta diseminasinya.
Turut hadir Kepala BPS RI, Kepala Pangan Nasional, Menteri Perdagangan diwakili Plt. Dirjen Perdagangan Daam Negeri, Menteri Pertanian diwakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Panglima TNI diwakili Kepala Staf Khusus TNI, Jaksa Agung, Kabareskrim, Pejabat Tinggi Madya Kemendagri, Forkompinda Provinsi serta Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia. (Humas DKIPS Provinsi Sulteng)
