:
Oleh MC GEREJA PROTESTAN MALUKU, Selasa, 4 Oktober 2022 | 06:29 WIB - Redaktur: Tobari - 364
Ambon, InfoPublik - Dalam rangka menyukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, BPS Maluku bergandeng tangan bersama Sinode GPM.
Hal ini disepakati dalam pertemuan antara Kepala BPS Maluku, Asep Riyadi, Charles Gigir Anitlah (Statistisi Ahli Madia), dan Jessica Pupella (Kordinator Fungsi Statistik Distribusi) dengan MPH Sinode GPM (3/10/2022), di ruang kerja Ketua Sinode GPM.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Provinsi Maluku, Asep Riyadi, menerangkan bahwa target waktu yang diberikan sangat singkat yaitu 15 Oktober – 14 November 2022, dan harus menjangkau 400-an ribu kepala keluarga di Provinsi Maluku, termasuk di pelosok atau pulau-pulau terpencil.
Karena itu salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng organisasi agama, dalam hal ini Gereja Protestan Maluku, yang menurutnya memiliki basis langsung sampai ke pelosok.
Pada kesempatan yang sama, Pdt. E.T. Maspaitella,M.Si Ketua MPH Sinode GPM, menyampaikan terimakasih untuk kepercayaan BPS Maluku menjadikan GPM mitra dalam mensukseskan program Regsosek tahun 2022 ini.
Menurut Maspaitella, GPM sudah membangun sistem data secara online melalui aplikasi Manajemen Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (MSIPT).
Sehingga per-hari ini kita bisa mengetahui keberadaan semua warga gereja di setiap keluarga. Dalam rangka itu, pihak Sinode akan membantu agar BPS dapat menjangkau 143.713 kepala keluarga warga GPM.
Sinode GPM sendiri akan meminta dukungan dari semua pimpinan Jemaat GPM yang ada di Povinsi Maluku untuk membantu petugas lapangan BPS, sehingga jika ada kendala tertentu dapat segera diatasi di lapangan.
Program Regsosek ini menurut Riyadi, adalah pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi, dengan slogan “Mencatat Untuk Membangun Negeri”.
Program ini akan membantu pengambilan keputusan pemerintah khusus kepada masyarakat yang benar-benar berhak guna mendapatkan bantuan.
Sebab itu diperlukan pengisian formular secara akurat, dilengkapi dengan foto kondisi sosial ekonomi kepala keluarga.
Ke depan, akan diadakan pula Forum Konsultasi Publik (FKP), sehingga pada saat itu, terang Riyadi, para pimpinan Jemaat dan Klasis GPM dapat dilibatkan untuk sama-sama mendiskusikan hal terkait dengan kondisi sosial ekonomi warga/masyarakat dalam rangka akselerasi bantuan sosial ekonomi dari pemerintah. (GPM/toeb)
