:
Oleh MC Provinsi Kalimantan Tengah, Senin, 24 Januari 2022 | 19:50 WIB - Redaktur: Wawan Budiyanto - 114
Kotim, InfoPublik - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hairis Salamad, berharap, pemerintah daerah mencari solusi ke depannya bagi ratusan pegawai honor/kontrak sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Solusi itu terutama untuk tenaga honor yang memang benar-benar bisa bekerja di bidangnya seperti tenaga kesehatan, guru dan tenaga kebersihan (pasukan kuning) serta pemadam kebakaran.
“Saya berharap Pemkab Kotim sudah ada solusi untuk tenaga honor yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya di Kotim,” ujar Hairis Salamad di Sampit, Minggu (23/1/2022).
Dikatakannya, peraturan pemerintah memang wajib untuk dilaksanakan, namun aturan itu bisa dikesampingkan sepanjang ada kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Harus sudah ada kebijakan nantinya sebelum pemberhentian tenaga honor ini terjadi di tahun 2023,” ucapnya.
Lebih lanjut Hairis menjelaskan, jasa pegawai honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun terutama mereka yang bertugas di perdesaan, harus dihargai pemerintah. Oleh sebab itu, Pemkab harus memberikan prioritas untuk mereka lulus tes menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ke depan.
“Mereka (tenaga honor/kontrak) daerah yang sudah bekerja dan memang bisa bekerja, agar diprioritaskan untuk P3K. Bila memang bisa langsung diangkat tanpa tes, kenapa tidak? Apalagi jika yang bersangkutan sudah 5-10 tahun bekerja dan kinerjanya juga bagus. Saya harap ini bisa jadi pertimbangan kepala daerah untuk menindaklanjuti ke pusat,” kata Hairis Salamad.
(Mitra Diskominfo Kalteng/rkh)
