:
Oleh MC KAB HULU SUNGAI UTARA, Jumat, 3 Desember 2021 | 20:09 WIB - Redaktur: Kusnadi - 221
Amuntai, InfoPublik - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Husairi Abdi menghadiri seminar nasional penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (2/12/2021).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021.
Turut hadir secara langsung Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, sejumlah Gubernur di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalteng, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur D.l. Yogyakarta serta Bupati/Walikota dan Unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar mengatakan, sesuai dengan arah kebijakan Presiden RI melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi khususnya di Indonesia.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengucapkan terimkasih kepada LKPP RI dan KPK RI yang secara terus menerus memberikan pembinaan dan pendampingan atas pengadaan barang dan jasa sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
Lebih lanjut, pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, sektor kesehatan dan meningkatkan pelayanan serta membangun sektor-sektor lainnya.
"Oleh karena itu perlu manajemen dan sistem yang baik, kelembagaan yang kuat termasuk peningkatan kompetensi SDM para pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa," ucapnya.
Pemprov Kalsel juga sedang berupaya melakukan transformasi ke arah digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sesuai arahan KPK RI pencapaian target yang berkaitan dengan implementasi percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
"Kami mempunyai aplikasi si Bekantan (sistim informasi belanja kantor Kalsel). Kedepan kami terus mendorong agar aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kalsel." tuturnya.
Sementara itu, Plt Bupati HSU Husairi Abdi saat ditemui disela-sela acara menekankan pentingnya pondasi akhlak dalam bekerja serta peningkatan kompetensi guna mencegah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Akhlak dalam melaksanakan pekerjaan penting sebagai rambu-rambu supaya tidak menyimpang, disamping aturan yang sudah mengatur. Di samping itu saya memang fokus terhadap peningkatan SDM, dengan kemampuan SDM yang handal di bidangnya, akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bersifat adminstratif,” ungkapnya. (Diskominfo/ricky/Humpro)
