Pemahaman Otsus : Sinergitas Antara Pemda dengan Berbagai Pihak Harus Kita Kuatkan

:


Oleh MC KAB SORONG, Sabtu, 16 Oktober 2021 | 05:55 WIB - Redaktur: Tobari - 256


Manokwari, InfoPublik –  Pemahaman Otsus (Otonomi Khusus) Papua Barat dibutuhkan sinergitas, yang betul-betul padu antara pemerintah daerah, dengan berbagai pihak, yakni baik itu jajaran pers maupun terpenting lagi agar bagaimana pemahaman masyarakat umumnya harus kita kuatkan.

Demikian dijelaskan,  Direktur Pusdiklat  Jurnalis Online Indonesia (JOIN), berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan Zulkarnain Hamson, ketika ditemui awak media ini di Bandara Rendani Manokwari, Jum’at (15/10/2021).

Tentu, sebagai Akademisi, kesehariannya sebagai dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Indonesia Timur  Makassar,  ujar Zulkarnain Hamson, seperti apa yang kita lewati di periode sebelumnya berkaitan dengan Otsus (Otnomi Khusus) itu, dimana pada periode ini kita harapkan akan lebih baik.

“Yang dimaksud baik di sini,  artinya terjadi sinergitas antara Pemda dengan jajaran pers, terutama sekali, diharapkan pemahaman masyarakat pada Otsus ini yang harus kita kuatkan,” beber Zulkarnain Hamson.

Yang beberapa saat lagi akan kembali ke tempat tugasnya di Makassar, usai memberikan materi sehari sebelumnya, pada kegiatan Media Handling Prosppek Otsus Papua Barat, yang diselenggarakan oleh  KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan ) dan Yayasan BaKTI, berlangsung di Manokwari.

“Masyarakat tidak hanya menjadikan Otsus sebagai  tuntutan penuh mereka  hanya sekedar meminta layanan pemerintah. Mereka (masyarakat) juga harus memahami bagaimana sulitnya pemerintah dalam mengelola Otsus ini,” ingatnya, semabri  untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat.

Mengapa harus memiliki atau korelasi dengan media (wartawan). Humas dalam hal ini sebagai mulut dan mata Pemda itu tidak akan maksimal apabila dia tidak bersama media.

Kemudian,  seperti materi yang saya kemukakan kemarin (Kamis) pada saat pelatihan berlangsung diikuti para Humas beberapa daerah, yang mewajibkan pemerintah setempat melibatkan  unsur bisnis, komunitas, akademi, dan unsur  media itu masuk rekomendasi internasional, jelas Zulkarnain Hamson, sapaan keseharian Zul, juga sebagai Humas PGRI  (Persatuan Guru Republik Indonesia) Sulawesi Selatan.

“Sehubungan dengan itu, memang saat ini sudah tidak ada alas an semua lini kerja pemerintah daerah, yang bukan  Otsus saja sebetulnya sudah wajib  libatkan media,” pintanya.

Bahkan, terlebih Otsus. Karena Otsus memiliki karakter tersendiri, dimana menurut pengamatannya,  selaku Akademisi itu memiliki juga keistimewaan,  dengan berbagai beban yang tidak kecil dari sisi pengelolaan, jelas Zul kembali mengingatkan kepada berbagai pihak.

Dia berpikir,  mungkin ada baiknya dari teman-teman Humas di Papua Barat harus membukakan diri, bahwa media itu sebagai partner dalam pembangunan pemerintah daerah ini.

Kalau ia mencermati dari peserta yang mengikuti kegiatan Media Handling (Kamis) kemarin, ada beberapa hal penting, yang mungkin selama ini menilai atau katakan ada kekeliruan ‘(bukan kesalahan),’ belum sempat dikerjakan atau menjadi suatu prioritas.

Sehingga, apa yang dikerjakan para peserta daerah kemarin mewakili kerja mereka di Humas menurutnya,  mereka sudah sangat siap menyambut program Otsus sampai 20 tahun ke depan ini, tuturnya. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)