Gampong Mulia Diluncurkan menjadi Gampong Demokrasi Partisipatif di Kota Banda Aceh

Banda Aceh, InfoPublik - Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, Panwaslih Provinsi Aceh menunjuk Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh sebagai salah satu pilot project pembentukan gampong demokrasi partisipatif, berlangsung di halaman Masjid Al-Anshar, Kamis (14/10/2021).

Acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Drs. H. Zainal Arifin dan diluncurkan secara resmi oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh Marini.

Keuchik Gampong Mulia, Syukriadi sampaikan terima kasih kepada Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kota Banda Aceh yang telah memilih Gampong Mulia sebagai piloting gampong demokrasi partisipatif di Kota Banda Aceh.

"Tentunya ini tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan seluruh pihak baik dari perangkat gampong maupun seluruh masyarakatnya," kata Syukriadi.

Ia berharap, mudah-mudahan dengan penunjukan Gampong Mulia menjadi gampong demokrasi membangun Gampong Mulia ke arah yang lebih demokrasi.

"Pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019, panitia pelaksana tingkat Gampong Mulia, kami dapat predikat terbaik se-Kota Banda Aceh dan ini tidak lepas dari seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh etnis dan semua yang mendukung Gampong Mulia," ungkapnya.

Keterangan dari Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh, Marini mengatakan bahwa lima titik piloting gampong demokrasi partisipatif salah satunya Gampong Mulia ini dipilih berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

"Setelah diuji kembali proposal, Gampong Mulia terpilih dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh karena memenuhi syarat, yaitu seperti multi-etnisnya dan keberagaman serta keyakinan tinggi, adanya perwakilan partai politik dan akademisi, indeks pembangunan manusianya paling banyak dan padatnya pemilih terbanyak di Kecamatan Kuta Alam," jelas Marini.

Menurutnya, ketidaktahuan masyarakat terkait indikasi kecurangan pada saat pemilu membuat pelanggaran menjadi sah-sah saja dan tidak ada penegakan hukum.

Jadi bukan hanya diluncurkan, ia berharap gampong didampingi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh terkait bagaimana menjadikan masyarakat ini peduli terhadap indikasi kecurangan pada saat pemilu serentak nanti tahun 2024 maupun pemilihan kepala daerah.

"Serta menjalankan program lanjutan penting seperti pengawasan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, peningkatan kapasitas warga terkait isu-isu indikasi kecurangan pemilu dan masyarakat bersama-sama menjadi agent of change dalam pengawasan partisipatif pemahaman dalam konteks apa yang boleh dan tidak selama proses pemilu berlangsung," tutupnya.

Acara turut dihadiri oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Forkopimda Banda Aceh, Pimpinan Panwaslih Banda Aceh, Ketua KIP Banda Aceh, Kepala SKPK terkait, Muspika Kecamatan Kuta Alam dan Keuchik Gampong Mulia beserta jajarannya dan seluruh Keuchik dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam.(Hus/Hz)