:
Oleh MC KAB BLORA, Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:24 WIB - Redaktur: Tobari - 183
Blora, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Blora tahun ini menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Penghargaan berupa piagam yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan trophy berlapis kaca.
Penghargaan diserahkan Kementerian Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing kepada Bupati Blora H. Arief Rohman, di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Blora, Kamis (14/10/2021) siang.
Turut mendampingi, Kepala Kantor KPPN Purwodadi, Subur Riyadi; dan Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE., M.Si. Dan disaksikan Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, serta OPD terkait lainnya.
Di depan Bupati dan segenap jajaran Pemkab Blora, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing, menerangkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Blora yang dinilai oleh Kementerian Keuangan telah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2020 dengan capaian Opini WTP.
Ini sebagai bentuk apresiasi Kementerian Keuangan atas laporan keuangan yang baik pada Pemkab Blora atas pelaksanaan pembangunan periode anggaran 2020 dengan predikat opini WTP.
"Apalagi Blora sudah 7 kalinya Opini WTP sehingga juga dapat tropi dari Bu Menteri Keuangan,” ungkap Midden Sihombing.
Kedepan, pihaknya berharap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten bisa ditingkatkan lebih baik lagi didasarkan pada penyerapan anggaran yang lebih awal.
“Kita tidak hanya menilai laporan keuangannya saja, namun juga penyerapan anggarannya. Khususnya kami minta agar penyerapan dana desa bisa didorong lebih awal dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Midden Sihombing.
Pihaknya ingin Pemkab Blora kedepan bisa lebih sempurna lagi dengan pengelolaan keuangan yang professional. Mengingat Kabupaten di ujung timur Jawa Tengah ini juga sudah beberapa tahun terakhir menerapkan transaksi non tunai dalam menajalankan pemerintahannya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Blora, H. Arief Rohman, mengucapkan terimakasih kepad Menteri Keuangan RI yang telah memberikan penghargaan melalui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah.
“Maturnuwun, terimakasih atas penghargaan yang diberikan. Ini bukan akhir, ini menjadikan pelecut awal kami untuk meningkatkan kualitas laporan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora kedepan. Mohon kami untuk terus dibimbing dan diberikan arahan agar bisa lebih sempurna,” kata Bupati Arief.
Bupati juga berkomitmen untuk penyerapan anggaran tahun depan bisa dilaksanakan lebih awal sehingga pembangunan bisa maju.
Kami kemarin dilantik bulan Februari, sehingga tahun anggaran sudah berjalan. Maka tahun 2022 nanti kita berkomitmen di awal tahun seluruh kegiatan bisa dimulai lebih dini.
"Semua perencanaan proyek proyek strategis sudah kita susun dengan matang di perubahan anggaran 2021 ini,” tegas Bupati.
Bupati juga meminta arahan terkait sumber pembiayaan daerah dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Migas agar disampaikan ke Menteri Keuangan RI.
Menurut Bupati, Blora yang masuk wilayah kerja penambangan (WKP) Migas Blok Cepu tidak mendapatkan DBH Migas yang semestinya karena kesalahan peraturan dasar pembagian DBH.
Kami mohon nanti dari Ditjen Perbendaharaan juga bisa mendorong perubahan ini. Kita juga ingin memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya dari sektor pajak.
"Beberapa waktu lalu, kita koordinasi dengan KPP Pratama Blora agar sebisa mungkin seluruh investor yang berusaha di Blora memiliki NPWP beralamatkan di Blora. Sehingga kita juga bisa mendapatkan dana bagi hasil pajaknya meskipun tidak sebesar DBH migas,” tambah Bupati.
Dalam pertemuan dilanjutkan dengan Rapat evaluasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) dan Government Finance Statistics atau lebih dikenal GFS, yakni sistem pengumpulan data statistik keuangan mengenai kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan transaksi- transaksi keuangan negara (MC Kab Blora/Teguh/toeb).
