Pemprov NTT Komitmen Tekan Angka Stunting 10 Persen pada 2022

Labuan Bajo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen dalam percepatan penurunan angka Stunting hingga 10 persen pada 2022.

"Diperlukan kerja dan perencanaan yang serius, karena ini tanggung kita bersama sehingga pada 2022 nanti kita bisa menekan angka stunting hingga 10 persen di tingkat provinsi," ungkap Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat memberi arahan pada rapat koordinasi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi NTT, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin (11/10/2021).

Menurut gubernur, untuk mencapai tanget tersebut dibutuhkan sinergitas dan konvergensi lintas sektor dengan melibatkan segala potensi di daerah bahkan melibatkan unsur TNI dan Polri di daerah.

"Cara kerja penanganan Covid-19 harus kita adopsi juga dalam upaya penurunan angka Stunting di daerah ini dengan sinergitas dan konvergensi dan kekuatan powerfull yang kita miliki serta melibatkan seluruh komponen termasuk keterlibatan TNI-Polri," imbuh VBL

VBL berterima kasih atas penurunan angka stunting di setiap kabupaten, namun menurutnya penurunan itu belum signifikan. "Butuh sinergitas yang baik. Libatkan Kades, tenaga kesehatan di setiap Puskesmas untuk langkah pencegahan sejak dini potensi Stunting. Stunting menjadi tanggung jawab kita bersama," imbuhnya.

Sementara itu Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dalam diskusi rakor percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi NTT, menyampaikan beberapa langkah dalam upaya penanganan stunting dan target penurunan stunting 2022 hingga 11 persen di Kabupaten Manggarai Barat.

"Dalam upaya penurunan angka Stunting hingga 11 persen didasarkan hasil kajian terukur dari tim di Mabar sehingga perlu intervensi dan kebijakan dari gubernur supaya untuk seluruh kegiatan pembiayaan Stunting masuk pada pembiayaan Biaya tak terduga (BTT)," ungkap bupati.

Dijelaskan, BTT dengan pertimbangan anggaran ini lebih fleksibel dan tidak terpaku pada anggaran yang tersedia di unit kerja pelaksana, karena jika dikondisikan di BTT maka mudah intervensinya.

Kemudian Bupati Mabar juga menjelaskan terkait ketersediaan tenaga gizi di setiap Puskesmas yang masih sangat terbatas. "Terkait tenaga gizi yang sangat terbatas, saya berharap provinsi dan kabupaten bisa mempersiapkan tenaga gizi tersebut, misalnya satu tenaga gizi dibiayai oleh provinsi, kemudian daerah menanggung biaya tenaga gizi yang lainnya," jelas dia.

Dia menegaskan, CSR dari setiap perusahaan di Mabar digunakan untuk mengintervensi upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka Stunting di daerah destinasi super premium ini.

Diketahui Rakor percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi NTT dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 10 s/d 13 Oktober 2021 di Labuan Bajo dengan berbagai agenda di antaranya; penandatangan komitmen dari bupati dan wali kota terhadap upaya penanganan stunting di kabupaten/kota se-Provinsi NTT serta peluncuran website Stunting Provinsi NTT.

(Mckabmanggaraibarat/Tian/Syarif ab)