:
Oleh PROV MALUKU, Kamis, 5 Agustus 2021 | 20:07 WIB - Redaktur: Tobari - 322
Ambon, InfoPublik - Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Orno yang turut hadir mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan Diklat Sesdilu Kemlu secara virtual, Rabu (4/8/2021), menjelaskan beberapa kendala utama dalam pengembangan pembangunan di Maluku.
Wagub menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi di Maluku, sekalipun potensi Maluku sangat besar. Pertama, terkait Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku yang kecil.
Sebagai wilayah kepulauan, Maluku dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, dapat dibuat regulasi/kebijakan khusus terkait Provinsi Kepulauan.
"DAU sekitar sekian 3T untuk membangun 11 kab/kota tidak mungkin. Laut tidak dihitung, sementara laut ini menghubungkan kita di Maluku dan wilayah-wilayah lainnya. Padahal dari sektor pembangunan, tidak hanya darat tapi laut juga harus dihitung," tambahnya.
Kendala kedua, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, karena memang terkendala dengan minimnya investasi dan sektor jasa.
PAD kecil bukan karena Maluku kurang berinovasi, masyarakat maluku masuk kategori miskin bukan karena kekurangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, tapi soal akses dan kearifan dari sisi perencanaan dan pembangunan.
"Investasinya harus disebar dan dikelompokkan, jangan hanya berpusat di Jawa," lanjut Wagub.
Melalui Ambon New Port, yang sudah pada tahap konsolidasi dan sosialisasi pembebasan lahan, dan tinggal penetapan lokasi dengan Keputusan Gubernur Maluku ini, Mantan Bupati MBD itu berharap dapat membantu Maluku menjadi lebih baik.
Wagub melanjutkan, sektor Jasa di Maluku dibandingkan dengan daerah lain, yaitu terkait Pariwisata.
Maluku yang memiliki hamparan garis pantai yang jutaan kilometer itu adalah potensi yang besar, namun kurang dipromosikan.
"Bukan kami yang kurang promosi, tapi kami yang kurang dipromosikan, seperti misalnya pemberitaan Blok Masela yang jarang disebut ada di Maluku," ungkapnya.
Wagub berharap sektor pariwisata dapat menjadi leading sector serta mengharapkan agar peserta diklat Sesdilu dapat mempromosikan Maluku agar lebih dikenal.
Ketiga, terkait posisi bargaining Provinsi Maluku dari segi politik secara nasional yang sangat kecil karena jumlah kursi di DPR RI hanya 4 kursi, sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan di Pusat.
Menurut Wagub, untuk kesejahteraan masyarakat, sebaiknya jangan dilihat dari sisi penduduk, harusnya salah satu indikator untuk mensejahterakan masyarakat adalah dari sisi bagaimana kebijakan pembangunan di wilayah Maluku.
Kendala terakhir, Wagub mengatakan terkait masalah pasar, yaitu usaha kecil menengah (UMKM) dan promosi serta publikasi.
"Terkait Dana KUR yang disediakan oleh Pemerintah, animo masyarakat untuk meminjam dana KUR masih rendah. Hal ini dikarenakan potensi besar di Maluku, rakyat pasti mau meminjam, tapi soal pasar masih rendah dibandingkan dengan daerah lain," katanya.
Wagub menambahkan, perlu adanya koordinasi terkait pasar untuk lebih mengembangkan UMKM.
Wilayah-wilayah lain yang sama nasibnya dengan Maluku, mestinya Pemerintah Pusat melalui Kominfo,dapat meningkatkan jaringan internet/ telekomunikasi sehingga dapat mendorong masyarakat di daerah untuk mengetahui perkembangan pasar/komoditas agar lebih kreatif, produktif dan berinovasi.
Wagub berharap peserta Diklat Sesdilu Kemlu angkatan ke-70 dapat membantu mempromosikan Maluku, sehingga banyak pihak tertarik untuk berinvestasi dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan. (mcmaluku/toeb)
