Pemkab Pemalang Berlakukan Jam Malam Cegah Penularan COVID-19

:


Oleh MC KAB PEMALANG, Sabtu, 26 Juni 2021 | 19:11 WIB - Redaktur: Wawan Budiyanto - 190


Pemalang, InfoPublik - Satgas Covid-19 Kabupaten Pemalang telah melakukan Monitoring dan Evaluasi PPKM berbasis Mikro. Sosialisasi tersebut dipimpin Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Forkopimda dan sejumlah jajaran Satgas Covid-19 Kabupaten Pemalang, Jumat (25/6/2021).

Bupati Pemalang menyampaikan, pihaknya akan melakukan program jam malam yang artinya pada jam 21:00 WIB malam, kegiatan masyarakat supaya dihentikan.

"Toko - toko tutup dan menghimbau untuk selalu menggunakan masker kita juga terapkan denda bagi yang tidak pakai masker kita harapkan ada efek jera untuk lebih aktif menggunakan maskers," ujarnya.

Sedangkan kepada masyarakat Pemalang pihaknya minta supaya menerapkan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan.

"Nantinya kita akan sebar kesemua Kecamatan supaya menerapkan hal yang sama dan harapan kami bukan hanya tingkat kecamatan saja Desa juga untuk bersama sama menggunakan protokol kesehatan", ucap Agung.

Sementara Wakapolres Pemalang Ariakta menambahkan, mulai setengah 20:00 WIB tadi malam kami melaksanakan kegiatan penyemprotan dengan menggunakan cairan desinfektan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk setidaknya menghilangkan virus Covid- 19 yang sudah meningkat angka kasus aktifnya.

Dengan diberlakukan penegakan mulai malam hari ini bahwa pukul 21:00 Wib sudah menutup tempat usaha untuk meminimalisir angka penularan Covid- 19, karena memang situasi di wilayah Kabupaten Pemalang pada khususnya dan pada umumnya untuk Provinsi Jawa Tengah situasi sementara kurang membaik karna angka Covid- 19 makin meningkat.

"Kami akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang tentunya dalam hal ini penegakan Perda dilakukan oleh Satpol PP untuk pemberlakuan Perda yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah" kata Ariakta.