:
Oleh MC KAB BLORA, Senin, 14 Juni 2021 | 18:15 WIB - Redaktur: Juli - 132
Blora, InfoPublik - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus memantau perkembangan kasus penularan COVID-19 di Jawa Tengah agar jumlahnya bisa terus ditekan, mengingat adanya varian COVID-19 yang baru dari India di wilayah Kabupaten Kudus.
Gubernur meminta agar seluruh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) untuk terus melaksanakan pengetatan protokol kesehatan 5M dan penelusuran 3T, termasuk Blora karena masih satu wilayah eks Karesidenan Pati dengan Kudus.
Hal itu disampaikan gubernur saat memimpin Rakor Pimpinan Daerah tentang Percepatan Penanganan Covid-19 pasca-Lebaran, Senin (14/6/2021) siang secara daring dari Kantor Gubernuran, Semarang.
“Selain 5M dan 3T yang digencarkan, kami minta BOR di rumah sakit dan tempat isolasi terpusat bisa terus dikontrol. Sebagai antisipasi, harus ditambah. Terima kasih kepada beberapa daerah yang sudah mulai menambah tempat isolasi terpusat seperti Sragen, Pati, Tegal, Kudus, dan Blora,” ungkap Ganjar Pranowo.
Pihaknya juga meminta data capaian vaksinasi di masing-masing Kabupaten/Kota agar segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk evaluasi. Mana saja daerah yang masih rendah, menurutnya harus terus digenjot.
“Jika kurang, laporkan saja. Nanti akan kita kirim lagi dan kita mintakan ke Pemerintah Pusat. Kami minta masing-masing kepala daerah yang bertetangga bisa terus koordinasi melakukan pembatasan aktivitas masyarakat,” kata gubernur.
Sementara itu, menurut data dari Dinkes Jawa Tengah per 6 Juni 2021 masih ada 8 kabupaten/kota yang masuk kategori zona merah yakni Kudus, Demak, Jepara, Pati, Grobogan, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Wonogiri.
Usai rapat dengan gubernur, Bupati Blora. H. Arief Rohman yang mengikuti secara daring dari ruang rapat di kantornya bersama jajaran Forkopimda dan OPD terkait, dilanjutkan koordinasi dengan jajaran Kabupaten.
Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk memperketat pengawasan 5M dan 3T sesuai arahan Gubernur. Pengetatan protokol kesehatan dengan 5M, Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi, dilakukan melalui operasi yustisi menggandeng TNI Polri, Satpol PP dan lainnya hingga seluruh Kecamatan. "Kalau perlu ada jam malam, kita kaji bersama,” ucap bupati.
Selain itu, bupati meminta agar masyarakat bisa bekerja sama dalam upaya pelacakan penularan melalui 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) yang dilakukan tenaga medis baik dari Puskesmas maupun Rumah Sakit.
Beberapa hari ini kasus positif di Blora naik rata-rata 50 hingga 80 kasus per hari. Ini harus kata dia, harus diantisipasi. Tempat isolasi terpusat mulai ditata di asrama Poltekkes Blora dan asrama Migas Cepu karena infonya RSUD kita sudah penuh.
"Kami minta masing-masing camat juga bisa mengupayakan tempat isolasi terpusat di wilayahnya,” ujar bupati.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Edy Widayat, melaporkan bahwa per hari ini, Senin (14/6/2021) perkembangan COVID-19 mengalami kenaikan kasus sebanyak 89 sehingga total ada 7.640 kasus positif.
Dari jumlah itu, 6.831 sudah dinyatakan sembuh, 344 isolasi mandiri, 67 isolasi di rumah sakit karena bergejala, dan 398 meninggal.
“Adapun zona merahnya ada di 8 kecamatan (Blora, Jepon, Banjarejo, Ngawen, Kunduran, Randublatung, Kedungtuban, Cepu). Zona oranye di Todanan, Tunjungan, Jiken, Kradenan, dan Jati. Sedangkan zona kuning hanya ada di Bogorejo, Japah dan Sambong,” ujar Edy Widayat.
Menurut dia, jika kondisi seperti ini terus terjadi maka bukan tidak mungkin peta zonasi risiko penularan akan berubah menjadi zona merah pada minggu depan. "Kami mohon kerja sama agar seluruh jajaran bisa terus mengetatkan 5M dan 3T,” sambung dia.
Saat ini menurutnya klaster yang terjadi penularan masih pada kluster keluarga, dan hajatan. Pihaknya juga menyampaikan bahwa proses vaksinasi terus dilakukan nakes hingga ke desa-desa dengan menyasar kaum rentan seperti halnya lansia.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, Kapolres, perwakilan Kodim 0721/Blora, Kejari, Kepala Kemenag, Sekda, para Direktur RSUD, dan OPD terkait lainnya. (MC Kab. Blora/Teguh).
