:
Oleh MC KAB PEMALANG, Selasa, 8 Juni 2021 | 13:45 WIB - Redaktur: Kusnadi - 198
Pemalang, InfoPublik - SMA Negeri 1 Pemalang menjadi sasaran pertama dalam program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (DP3AP2KB).
Mengangkat tema "Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Sekolah Siaga Kependudukan Ramah Anak (SRA)"
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB Dra. Budi Dayanti, M.Si., mengungkapkan maksud sekolah siaga kependudukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sekolah siaga kependudukan pada jalur pendidikan formal di SMA/ SMK Negeri Swasta di Jawa Tengah bersinergi dengan Inovasi (Sekolah Ramah Anak) yang telah dilaksanakan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
Lebih lanjut Budi mengungkapkan, perlu adanya peningkatan komitmen dalam pelaksanaan SSK ini.
"Meningkatkan Komitmen pelaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan dan Sekolah Ramah Anak serta terwujudnya Inovasi Sinergitas SSK dan SRA dalam peningkatan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk melalui sekolah siaga kependudukan ramah anak di provinsi Jawa Tengah," jelas Budi, Selasa (8/6/2021).
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari Kepala Dinas Pendidikan Wilayah XII Jawa Tengah yang dengan jelas mendukung beserta menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk mendukung SSK yang bersinergi dengan SRA.
Hal ini disambut dengan baik oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemalang Hardjono bahwa di SMA Negeri 1 Pemalang terkait dengan SSK telah membentuk tim kerja.
"Tim telah bekerja untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran di SMAN 1 Pemalang. Dan Siap meyukseskan SSK yang terintegrasi SRA," tegas Kepala Sekolah.
Kegiatan fasilitasi ini juga diisi dengan narasumber Nur Hasyim, MA. Dosen Fisip UIN Walisongo, Prodi Sosiologi yang mengangkat tema "Remaja dan Masalah Kependudukan".
