Pemprov Sulsel Terus Koordinasi Penanganan Bencana Pasca Banjir

Pemprov Sulsel Terus Koordinasi Penanganan Bencana Pasca Banjir

Makassar, Infopublik - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan terus melakukan koordinasi terkait penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sulsel.

Hal tersebut dikemukakannya dalam rapat dengan Kepala Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo mengenai penanganan banjir bandang dan longsor Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Jumat (1/2/2019).

Wagub meminta nantinya tim melakukan kerjasama penanggulangan dan melakukan survei terhadap penanganan bencana banjir 22 Januari 2019 lalu.

"Juga akan dibentuk Satgas revitalisasi daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Wakil Satgas Pangdam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel. Dan melibatkan Instansi lain seperti Dinas Kehutan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Pengendali dan DAS-HL," kata Andi di Makassar, Jumat (1/2).

Dijelaskannya, bagaimana tim ini bekerja nantinya akan ada survei selama sebulan untuk mencari data dan melihat, kemudian akan disupervisi oleh pusat.

Wagub meminta agar kepala daerah di wilayah terdampak untuk memberikan laporan sekaligus masukan kepada Gubernur untuk selanjutnya melakukan tindakan penanganan bencana. Termasuk menerima masukan dari BNPB.

"Paling tidak dalam dua minggu ke depan apa yang harus kita lakukan," sebutnya.

Sementara itu, Kepala BNPB mengungkapkan, besarnya dampak banjir di Sulsel disebabkan oleh galian tambang dan maraknya alih fungsi lahan.

"Melihat apa yang terjadi dalam dua pekan terakhir yang terjadi di Sulsel. Kita semua prihatin karena kerugian yang ditumbulkan luar biasa. Terdapat 69 orang meninggal dunia, 7 orang belum ditemukan, ribuan orang mengungsi dan belasan ribu lahan pertanian terdampak dan secara ekonomi kerugiannya besar," jelas Doni.

Termasuk lanjut Doni, persoalan alih fungsi lahan dan tambang galian yang diharapkan semuanya akan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, aturan hukum dan teknologi.

"Dan saya juga kira ada banyak pakar di Sulsel. Ada banyak perguruan tinggi yang memiliki kapasitas, untuk bisa membantu Pemerintah Provinsi sehingga banjir tidak menimbulkan kerugian yang besar," tegasnya.

Doni juga membawa sejumlah ahli, misalnya yang berpengalaman pembibibitan, edukasi masyarakat, dan penataan bendungan yang menekankan pada pendekatan kearifan lokal.

"Pendekatan kearifan lokal penting, pada teori tentang sosiologi dan morfologi, sehingga tidak ada resistensi pada masyarakat, karena kita hadapi masyarakat kita yang harus kita bimbing. Agar mereka tidak kehilangan mata pencarian dan ekosistem," tutur Doni yang pernah tinggal di Makassar dan Kabupaten Maros tahun 2006-2008 ini. (MC Diskominfo Sulsel/srf/mug)