:
Oleh MC Prov. Sulteng, Rabu, 13 Desember 2017 | 10:50 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 480
Palu, InfoPublik-Dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan masyarakat desa di Sulawesi Tengah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menggelar Rakor P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang dibuka langsung Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si pada Selasa Malam (12/12), di Hotel Sutan Raja.
Rakor diikuti lebih kurang 250 peserta yang berasal dari unsur dinas PMD, bappeda, camat, tenaga ahli dan pendamping desa se Sulteng, yang akan berlangsung hingga Jum'at (15/12).
Dalam arahannya, gubernur mengingatkan pentingnya koordinasi yang padu antar stakeholder di provinsi dan kabupaten dalam mengawal proses dan pelaksanaan pembangunan desa.
Hal itu lanjut gubernur sejalan dengan keinginan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
"Dalam pengelolaannya perlu peningkatan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara kualitatif, dilakukan peningkatan koordinasi lintas sektor secara komprehensif dan multidimensional serta peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengelola program secara transparan dan akuntabel," tutur gubernur.
Olehnya dalam kesempatan itu, gubernur mewanti-wanti para tenaga ahli dan pendamping desa agar tulus mengaktualisasi pengetahuan dan keterampilannya dalam memberdayakan masyarakat dan mengolah dana desa secara tepat sasaran.
"Jadilah tenaga profesional yang benar-benar bisa memberi keyakinan untuk menggunakan dana desa jangan justru (saudara) menyalahgunakan (dana desa)," tegasnya.
Gubernur mengakui bahwa dampak penggelontoran dana desa bagi pembangunan desa sangat signifikan. Olehnya Ia berharap para tenaga ahli dan pendamping mampu berkolaborasi dengan aparat desa dalam merancang program-program yang inovatif sehingga peruntukkan dana tersebut efektif, efisien dan berdaya guna.
"Karena saudara tahu betul kebutuhan-kebutuhan yang jadi prioritas (di desa) seperti jalan antar desa, BUMDES, pasar dan semua yang sifatnya menumbuhkan ekonomi desa," tambahnya.
Memberdayakan masyarakat juga terbilang gampang-gampang susah olehnya tenaga pendamping diimbuh gubernur punya alternatif-alternatif mendekati masyarakat desa yang heterogen.
Lebih-lebih lagi menghadapi tahun politik 2018, gubernur mengingatkan pendamping desa jangan membawa muatan politik ke masyarakat yang diberdayakan.
"Jadi lah pendamping yang profesional dan independen karena sudah dekat tahun politik, ini yang perlu saya ingatkan," seru gubernur ke peserta.
Hadir di pembukaan rakor, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ir. Faisal Mang, MM, Kadis PMD Ir. Maya Malania Noor, MT dan Karo Administrasi Kewilayahan Daerah dan Pemerintahan Dr. Fahrudin.(MC>Sulteng/Eyv)
