:
Oleh MC Kota Bitung, Rabu, 23 November 2016 | 14:18 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 488
Bitung, InfoPublik - Walikota Bitung Max J Lomban menjadi moderator pada Focus Group Discussion (FGD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulut digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Walikota Bitung, Senin, (14/11).
FGD kali ini mengambil Tema “Evaluasi Opini LKPD Berbasis Akrual untuk Tahun 2015 dan 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Utara” dan dibuka Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Lomban
Dalam kesempatan itu memperkenalkan beberapa nara sumber antara lain Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, Ak, MBA, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Syariffudin, MM, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, H.Sjarifudin Mosii, SE, MM dan Dekan Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Hassanudin Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE,MS,Ak.,CA.
“Setiap nara sumber nantinya akan menyampaikan materi yang berbeda-beda, yang tujuannya untuk memberikan informasi maupun pengetahuan tentang sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual serta penerapannya sesuai peraturan yang ada.” jelasnya sembari menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menjadikan seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulut meraih WTP dengan meminimalilsir serta mencari solusi dari hal-hal yang menghambat guna tercapainya WTP.
Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan penerapan sistem keuangan daerah berbasis Akrual sudah diterapkan di 15 kabupaten/kota yang ada di Sulut dimana tahun 2015 merupakan tahun pertama penerapan sistem tersebut sesuai dengan PP No.71 thn 2010.
Dirinya pun mengapresiasi koordinasi yang terus dijaga antara pemda dan BPK RI sehingga terjadi peningkatan capaian WTP dimana sampai saat ini tinggal empat daerah yang belum meraih WTP. Menurutnya pemekaran wilayah menjadi masalah utama bagi beberapa daerah yang belum meraih WTP, sehingga kedepan perlu adanya sinergitas dan koordinasi yang baik antara daerah induk dengan daerah yang dimekarkan terkait pengelolaan aset daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Prov Sulut Andre Angouw, Wakil Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Endang tuti Kardiani para kepala daerah dan perwakilan dari 15 kabupaten/kota se-Sulut serta instansi terkait lainnya.(MC.Bitung/Eyv)
