- Oleh Untung Sutomo
- Jumat, 20 Juni 2025 | 23:38 WIB
: Guru Sedang mengajar (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Jumat, 23 Mei 2025 | 10:09 WIB - Redaktur: Untung S - 134
Jakarta, InfoPublik – Senyum para guru di berbagai pelosok tanah air tampak lebih hangat akhir-akhir ini. Bukan tanpa sebab—kebijakan baru pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah sistem penyaluran tunjangan guru ASN dan Non ASN yang kini langsung masuk ke rekening para guru.
Di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak sekadar menjanjikan reformasi birokrasi, tapi mewujudkannya dalam bentuk yang paling dirasakan langsung oleh para pahlawan tanpa tanda jasa.
“Saya menyambut baik inisiatif mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru sebagai upaya efisiensi,” ujar Presiden Prabowo dalam peluncuran kebijakan tersebut di Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta (13/3/2025).
Lebih dari Sekadar Angka
Bagi Indartha Meiputra, guru SDN Karanganyar di Kota Pasuruan, kebijakan ini adalah angin segar yang telah lama dinanti. “Tunjangan masuk langsung ke rekening kami. Ini sangat berarti, karena kami tidak lagi harus menunggu proses panjang,” tuturnya.
Dampak langsung dari kebijakan ini adalah penyaluran yang lebih cepat, tepat waktu, dan transparan—hal yang sebelumnya sering menjadi keluhan banyak guru.
Bukan hanya guru ASN yang merasakan manfaat. Guru non-ASN seperti Ari Wahyuni dari SD Muhammadiyah Condongcatur, Yogyakarta, juga turut merasakan kemudahan baru. “Alhamdulillah, triwulan pertama 2025 sudah cair. Prosesnya cepat, tanpa hambatan,” ujarnya.
Pemerintah mencatat, per awal April 2025, sudah 587.905 guru ASN atau sekitar 40 persen dari total sasaran 1,47 juta guru yang menerima tunjangan langsung. Untuk guru non-ASN, sebanyak 146.608 orang atau 31 persen telah menerima tunjangan mereka secara langsung ke rekening pribadi.
Tak hanya soal waktu, transparansi juga menjadi kekuatan utama sistem ini. Guru tahu kapan, berapa, dan mengapa mereka menerima tunjangan. Sistem ini menghapus keraguan dan menciptakan iklim kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan.
Dengan sistem yang baru ini, para guru kini bisa lebih fokus mengajar tanpa harus memikirkan kapan tunjangan cair. Hal ini diakui oleh Ragil Dimas Pamungkas, guru SMP Katolik Ricci 1 Jakarta Barat, yang sebelumnya harus menunggu hingga pertengahan tahun untuk menerima haknya.
“Tunjangan sekarang lebih cepat diterima, biasanya dua triwulan sekaligus. Sekarang jauh lebih teratur,” ujarnya dengan nada lega.
Lebih dari itu, Widuri Dea Sari, guru SD Negeri 111 Palembang, merasakan bahwa sistem ini meningkatkan rasa dihargai. “Ini bentuk penghormatan kepada kami. Kami jadi lebih semangat mengajar dan mendidik dengan hati,” katanya.
Kebijakan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi. Pemerintah daerah diminta tanggap dalam mengeluarkan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi), sementara para guru diimbau aktif memperbarui data mereka di Dapodik dan melakukan verifikasi lewat Info GTK.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa ini bukan hanya program, tapi bagian dari transformasi besar. “Kami ingin pelayanan publik yang tidak birokratis, tapi mudah, cepat, dan tepat sasaran,” ucapnya.
Masa Depan Pendidikan Dimulai dari Guru yang Sejahtera
Kesejahteraan bukan sekadar angka di slip gaji—ia adalah bahan bakar semangat bagi para guru yang setiap hari membentuk masa depan bangsa. Dengan penyaluran tunjangan langsung ke rekening, pemerintah menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan bertindak.
Kini, guru tidak lagi menunggu dalam ketidakpastian. Mereka melangkah ke kelas dengan kepala tegak, hati tenang, dan semangat penuh. Karena kesejahteraan adalah hak, dan menghargai guru adalah kewajiban bangsa.