Kepala BPJPH Kenalkan Standar Halal Terintegrasi di Kazan Forum 2025

Kazan, Rusia, InfoPublik - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menjadi narasumber di forum internasional Russia – Islamic World: Kazan Forum 2025 yang digelar 13–18 Mei 2025 di Kazan, Rusia.

Dalam paparan bertajuk “Global Halal Economic Potential (Strategy to Create a Halal Ecosystem)”, Ahmad Haikal Hasan menjelaskan pentingnya kolaborasi internasional untuk menciptakan standar halal yang kredibel dan saling diakui antarnegera.

Selanjutnya, ia memaparkan pengalaman Indonesia dalam membangun ekosistem jaminan produk halal. Yakni, dimulai melalui berdirinya lembaga halal di bawah otoritas pemerintah, BPJPH melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sampai dengan bagaimana mengimplementasikan Sistem Informasi Halal atau Sihalal terintegrasi yang menyediakan layanan sertifikasi halal bagi para pengusaha dan dapat diakses, baik domestik maupun internasional.

“Halal sesungguhnya bukan hanya untuk umat Muslim, melainkan untuk semua orang, baik yang beriman maupun yang tidak. Konsep halal telah bergeser dan berkembang, tidak lagi semata-mata menjadi isu keagamaan, tetapi juga isu ekonomi. Halal kini menjadi simbol peradaban modern, kesehatan, kebersihan, transparansi, kesejahteraan hewan, keterlacakan, dan kepercayaan,” tegas Ahmad Haikal Hasan di forum tersebut seperti dilansir dari siaran pers BPJPH yang diterima InfoPublik, Sabtu (17/5/2025).

Konsep halal telah bertransformasi bukan lagi hanya tentang agama, tetapi juga menjadi standar global untuk peradaban modern, kualitas, kesehatan, kebersihan, etika, kesejahteraan hewani, kepercayaan, dan keberlanjutan.

"Saat ini kita memiliki perbedaan standardisasi halal di seluruh dunia, tapi kita bisa memulai untuk memiliki mindset standard halal global yang saling diakui oleh negara-negara anggota OKI. Kita harus memiliki pemikiran yang sama tentang ini, karena jika kita mau menjadi pemenang dalam halal industri, kita harus bersama-sama, tidak terpisah atau masing-masing," lanjut Kepala BPJPH.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat dan sehat antarnegara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diperlukan untuk segera menyusun standar halal global tersebut, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran BPJPH dalam forum internasional ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk pelaku industri halal global dan lembaga sertifikasi halal internasional.

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat produsen halal global. Melalui BPJPH, kami terus mendorong penguatan dan harmonisasi standardisasi halal agar produk halal semakin kompetitif di pasar internasional," ujar Ahmad Haikal Hasan.

Di forum tersebut, ia juga menjelaskan tentang bagaimana proses saling pengakuan dan keberterimaan Sertifikat Halal antara BPJPH dengan lembaga halal luar negeri (LHLN) negara lain, baik LHLN pemerintah maupun swasta.

Selain menjadi narasumber, Kepala BPJPH juga melakukan pertemuan bilateral dengan lembaga sertifikasi halal dari Arab Saudi, Rusia, serta negara-negara OKI lainnya. Pertemuan ini bertujuan memperluas kerja sama saling pengakuan sertifikasi halal (mutual recognition agreement) serta memperkuat jejaring industri halal global.

Adapun pertemuan bilateral BPJPH dengan Saudi Halal Center, Arab Saudi, maupun RussAccreditation & RussQuality, Rusia, membahas tentang kelanjutan implementasi kerja sama (MoU) antara BPJPH dengan RussAccreditation yang telah ditandatangani pada acara Indonesia-Russia Joint Commission on Trade Economic & Technical Cooperation di Jakarta, 15 April 2025 lalu.

Kazan Forum 2025 yang menjadi ajang strategis bagi negara-negara anggota OKI dan mitra global lainnya dalam penguatan ekonomi halal dunia tersebut menggelar sekitar 120 sesi tematik yang membahas berbagai topik, Seperti industri halal, pembiayaan berbasis kemitraan, pariwisata, transportasi, dan lainnya. Forum ini bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan, ekonomi, ilmiah, teknis, pendidikan, sosial, dan budaya antara Rusia dan negara anggota OKI serta non-anggota OKI lainnya.