Kementerian PKP Alokasikan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Buruh

Jakarta, InfoPublik – Sebanyak 20.000 rumah subsidi akan dialokasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk buruh di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan alokasi rumah subsidi dengan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) ini merupakan kado terbaik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025 mendatang karena pentingnya peran buruh sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

"Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan tanggal 1 Mei 2025 mendatang siap serah terima rumah subsidi untuk buruh," ujar Menteri PKP dalam keterangannya terkait penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait dukungan 20.000 rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Kamis (10/4/2025).

Maruarar menjelaskan, program rumah untuk buruh ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam memastikan penyediaan perumahan untuk mereka.

Adanya rumah untuk buruh juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk menyediakan rumah sebanyak 20.000 rumah layak huni berkualitas bagi buruh di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya juga menekankan faktor lokasi dan juga kualitas rumah yang menjadi sangat penting yang akan diberikan untuk para buruh ini. Alokasi rumah subsidi FLPP bagi MBR sebanyak 20.000 unit untuk buruh, hal ini sebagai komitmen kami sebagaimana amanat Presiden Prabowo, Program Tiga Juta Rumah rakyat yakni membangun dan merenovasi rumah harus menyasar semua lapisan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Maruarar mengatakan, penyerahan kunci perdana sebanyak 100 unit rumah akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025 di lokasi perumahan yang akan ditentukan oleh Kementerian PKP, yakni sekitar tiga sampai empat titik di sekitar Jakarta.

Ia juga mengingatkan para pengembang agar berkomitmen membangun rumah subsidi yang layak huni serta berkualitas untuk para buruh maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya.

"Untuk mewujudkan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas tentu dibutuhkan pengembang yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan pembangunan hunian dan dipastikan sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Ststistik) dan tepat sasaran,” tegas dia.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan, rumah subsidi ini bisa dimiliki buruh dengan KPR subsidi dengan skema FLPP yang dirancang untuk membantu MBR, termasuk buruh yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

"Melalui dukungan KPR FLPP para buruh nantinya bisa memiliki dan menghuni rumah-rumah tersebut dengan harga terjangkau, cicilan ringan, bunga rendah. Pemerintah khususnya Kementerian PKP juga telah melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan yang secara langsung dirasakan MBR dalam proses kepemilikan rumah," kata Heru.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi buruh di Indonesia. Sebab selama ini program perumahan untuk buruh sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraannya.

"Saya ingin menyampaikan bahwa jumlah KSPSI di Indonesia berjumlah 21 Konfederasi tentu sangat banyak jumlahnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP, BP Tapera, BTN (Bank Tabungan Negara) dan BPS atas dukungannya dalam penyediaan perumahan untuk buruh ini," tandas Menteri Ketenagakerjaan.