Menag Bahas Kurikulum Cinta saat Silaturahmi ke PP Muhammadiyah

Jakarta, InfoPublik – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melakukan silaturahmi ke Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk membahas penguatan pembinaan umat dan persatuan bangsa. Dalam pertemuan ini, Menag menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan yang konstruktif dan inklusif.

"Kita membahas ke depan, pembinaan umat dan warga bangsa agar Indonesia menjadi bangsa yang besar, kuat, dan kompetitif," ujar Menag usai pertemuan, Selasa (11/3/2025).

Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama akan rutin berkomunikasi dengan organisasi keagamaan guna memperkaya kebijakan yang dibuat. Menurutnya, semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, maka hasilnya akan lebih baik dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.

"Kami akan melakukan rapat rutin dalam bentuk zooming untuk berbagi kebijakan yang dirumuskan. Semakin banyak kepala yang memikirkan suatu persoalan, makin konstruktif hasilnya," jelasnya.

Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah Kurikulum Cinta, sebuah konsep pendidikan agama yang menekankan nilai kasih sayang, toleransi, dan persatuan.

"Kami ingin guru agama ke depan tidak mengajarkan kebencian, tetapi cinta dan persaudaraan. Kita adalah bangsa yang pernah mengalami pahitnya penjajahan. Maka, kebersamaan harus dijaga," tutur Menag yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Ia menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Cinta akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai instrumen pendidikan.

"Silabus dan buku ajar yang menekankan kebencian atau antipati terhadap agama lain akan kita evaluasi. Ini bukan untuk menyamakan semua agama, tetapi membangun solidaritas kebangsaan yang kuat dengan bahasa agama," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menag menyerahkan bantuan uang secara simbolis kepada PP Muhammadiyah sebagai bentuk dukungan terhadap program-program keagamaan dan sosial yang dijalankan organisasi ini.

Silaturahmi ini menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan organisasi keagamaan guna menciptakan kebijakan pendidikan agama yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan.