Wamenkomdigi: Komunikasi Publik Berperan Penting Menciptakan Pemerintahan Berintegritas

Jakarta, InfoPublik – Komunikasi publik memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan berintegritas melalui diseminasi kebijakan yang ada ke seluruh lapisan Masyarakat melalui berbagai media, khususnya media digital atau digitalisasi.

"Komunikasi publik ini punya peran sentral dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas. Dan ini bisa terwujud dari penggunaan berbagai macam media sebagai wadah untuk diseminasi kebijakan pemerintah yang mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dalam keterangannya terkait Kuliah Umum Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia Dikreg ke-34 Tahun 2025 secara daring dari Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, seperti dilansir pada Jumat (7/3/2025).

Menurut Nezar, digitalisasi mendorong penerapan konsep baru dalam komunikasi publik pemerintah, seperti mobile government (m-Government).

Pendekatan ini membuat pemerintah memiliki diversifikasi saluran komunikasi, memperluas cakupan penyebaran informasi, dan menciptakan komunikasi dua arah dengan masyarakat.

“Pemerintah didorong untuk mengadopsi berbagai platform media terkini, seperti media sosial, website, e-mail, dan AI. Juga mempertimbangkan konteks sosio-politik, kredibilitas informasi, serta ekspektasi masyarakat terhadap transparansi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Nezar mengingatkan tantangan digitalisasi yang harus dihadapi, yakni kekacauan informasi (information disorder), misinformasi, disinformasi dan malinformasi.

Oleh karena itu, Ia mendorong pelaksanaan komunikasi kebijakan yang efektif dan strategi komunikasi yang tepat untuk mencegah pelaku kejahatan dunia digital.

“Komunikasi kebijakan itu, arahnya bagaimana membuat publik bisa menerima kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan merasa memiliki kebijakan itu. Namun, kalau strategi kita tidak tepat, tidak mampu mengantisipasi akan ada celah kekosongan informasi yang diisi mereka yang punya kepentingan mendistorsi ataupun memanipulasi satu keadaan ataupun satu kebijakan," jelas dia.

Nezar menekankan prinsip inklusivitas, responsivitas, dan keterandalan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya hal itu bisa diterapkan dengan memilih komunikator akan menjadi pemandu dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang beragam serta melakukan evaluasi terhadap dampak komunikasi.

"Perlu untuk mengetahui audiens dan bagaimana cara kita mendengarkan mereka itu sangat penting. Dan kita baru bisa mengetahui saat evaluasi itu dilakukan," pungkas Nezar Patria.