- Oleh Jhon Rico
- Jumat, 21 Maret 2025 | 19:21 WIB
: Sekjen Komdigi Ismail didamping sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kemkomdigi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta (Humas Komdigi)
Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 13 Februari 2025 | 16:56 WIB - Redaktur: Untung S - 290
Jakarta, InfoPublik - Dalam upaya mendukung efisiensi anggaran, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025. Kemkomdigi memberikan prioritas utama pada layanan yang langsung berdampak pada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi, Ismail, yang mewakili Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemkomdigi pada Kamis (13/2/2025). Rapat tersebut membahas mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat.
"Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik," ungkap Sekjen Ismail dalam kesempatan tersebut.
Menurut Ismail, Kemkomdigi mengutamakan layanan publik seperti penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang mencakup pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, akses internet, jaringan kabel optik Palapa Ring, dan Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1). Selain itu, layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, pengendalian konten negatif, serta pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN) dan Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) juga menjadi prioritas utama.
Program-program lain yang mendapat perhatian lebih dalam reprioritisasi anggaran ini adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) digital, termasuk program literasi digital, Digital Talent Scholarship (DTS), Beasiswa S2 dan S3, fasilitasi ekonomi digital, serta komunikasi publik.
"Untuk program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi ini, kami sedang koordinasikan dengan Kementerian Keuangan," jelasnya lebih lanjut.
Kemkomdigi juga mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah pemborosan anggaran dengan melakukan refocussing dan reviu mendalam terhadap setiap program. Selain itu, Kemkomdigi tengah mengupayakan pembiayaan program melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk memastikan kelanjutan (sustainability) dari program-program tersebut.
"Salah satu strategi adalah dengan mengedepankan prinsip efisiensi, penguatan peran regulator, serta pemberdayaan ekosistem. Kami juga mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan peningkatan PNBP BLU (Badan Layanan Umum) melalui utilisasi layanan BLU BAKTI," tambah Ismail.
Di sisi lain, Ismail menekankan pentingnya dukungan dari Komisi I DPR untuk menyetujui efisiensi anggaran dan usulan tambahan anggaran TA 2025 guna memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat.
Turut hadir dalam rapat kerja tersebut, Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat, Kepala Badan Pengembangan SDM Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar. Rapat ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, bersama dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.
