Menkomdigi di AIAS Paris: Kebijakan AI Global Harus Perhitungkan Negara Berkembang

Jakarta, InfoPublik – Kebijakan atau tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) global harus memperhitungkan kepentingan negara berkembang seperti Indonesia, tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju

Hal itu ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, Paris, Prancis pada Minggu (9/2/2025).

"Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia," ujar Menkomdigi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.

Meutya menegaskan bahwa Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

Selain itu, Indonesia mendukung upaya memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

"AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa Indonesia mendorong kebijakan AI yang berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.

"Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," tandas Menkomdigi.