- Oleh Eko Budiono
- Sabtu, 8 Februari 2025 | 09:33 WIB
: Warga memperlihatkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alue Raya, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (9/11/2024). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga Oktober 2024 realisasi belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp122 triliun dan meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp116,8 triliun yang digunakan oleh berbagai kementerian untuk program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang masing-masing mendukung 10 juta dan 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas.
Oleh Eko Budiono, Rabu, 22 Januari 2025 | 15:06 WIB - Redaktur: Untung S - 88
Jakarta,InfoPublik - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, koreksi pendataan lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) akan mengubah data saat ini, dan berdampak pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berpotensi tidak lagi mendapat bantuan.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul melalui keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).
Menurut Gus Ipul, proses pengeluaran dan masuknya nama untuk KPM itu akan dilakukan setelah penyempurnaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Maka itu saya dari awal sudah sampaikan, mungkin nanti ada KPM yang selama ini mendapatkan bantuan, setelah data baru ini mereka tidak dapat bantuan. Jadi mungkin mereka sudah dianggap cukup dan tidak tepat sasaran. Tapi yang selama ini tidak dapat, bisa jadi mereka akan dapat," ujar mensos.
Mensos meminta agar semua pihak memahami, dan memaklumi perubahan yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan terkait perubahan data penerima bantuan sosial tersebut.
Jika ada yang keberatan terkait perubahan tersebut, kata dia, maka pihak terkait dapat mengajukan sanggahan di aplikasi Cek Bansos disertai dengan bukti yang cukup. Pihak Kemensos kemudian akan melakukan penilaian dalam bentuk verifikasi dan validasi, sebelum melakukan koreksi data.
Proses koreksi itu sendiri akan dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan data KPM yang digunakan untuk bantuan sosial tetap valid dan tepat sasaran.
Mensos menegaskan, penggunaan DTSE untuk penyaluran bantuan kemungkinan tidak akan dilakukan dalam triwulan pertama ini. Namun jalur untuk penyanggahan sendiri selalu disiapkan.
"Insya Allah akan kita tindak lanjuti, jadi kita koreksi pada tiga bulan berikutnya," katanya.