Indonesia Ajukan Tiga Pendekatan Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sidang Komisi PBB di Austria

: Kepala BNPT Mohammed Rycko Amelza Dahniel dalam Sidang CCPCJ ke-33 di Wina, Austria (Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT)


Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 15 Mei 2024 | 23:07 WIB - Redaktur: Untung S - 174


Jakarta, InfoPublik – Tiga pendekatan dalam upaya penanganan anak korban tindak pidana terorisme diajukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) dalam Sidang ke-33 Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (the United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice ( CCPCJ ) di Wina, Austria.

"Indonesia ingin mengemukakan tiga pendekatan dalam menangani anak yang terkait dengan terorisme. Pertama, pencegahan anak dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok teroris, kedua rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, dan ketiga menjamin keadilan bagi anak melalui pendekatan berbasis hak," jelas Kepala BNPT Komjen. Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, dalam keterangannya terkait Sidang CCPCJ ke-33 dari Wina, Austria, seperti dilansir pada Rabu (15/5/2024).

Menurut Rycko, keterlibatan CCPCJ yang sangat penting dalam upaya bersama mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Sebab, kekerasan terhadap anak oleh kelompok terorisme merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak mereka. 

"Indonesia percaya bahwa CCPCJ menjalankan peran penting untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Terlebih dalam mengatasi permasalahan anak yang terkait dengan kelompok teroris, mengingat hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak," tegasnya.

Rycko menjelaskan, pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu prinsip utama Rencana Aksi Nasional Indonesia Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Ekstremisme atau lebih dikenal dengan RAN PE.

Terkait hal tersebut, lanjut dia, sejak 2021 Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah melaksanakan program STRIVE Juvenile Project yang didanai oleh Uni Eropa.

CCPCJ merupakan badan pembuat kebijakan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dengan mandat untuk memperbaiki langkah internasional untuk memerangi kejahatan nasional dan transnasional, serta meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem administrasi peradilan pidana. 

Sidang CCPCJ tahun ini mengusung tema “Promoting international cooperation and technical assistance to prevent and address organized crime, corruption, terrorism in all its forms and manifestations and other forms of crime, including in the areas of extradition, mutual legal assistance and asset recovery".

“Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota CCPCJ untuk periode 2024-2026 dalam pemilihan pada April 2023 lalu di New York, Amerika Serikat,” kata Kepala BNPT menandaskan.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Selasa, 11 Juni 2024 | 22:31 WIB
BNPT Ajukan Tambahan Anggaran untuk Dukung Dua Program Prioritas di 2025
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Senin, 10 Juni 2024 | 08:51 WIB
BNPT- Badan Intelijen Rumania Awali Komitmen untuk Perangi Terorisme
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 7 Juni 2024 | 05:52 WIB
BNPT Bangun Kesiapsiagaan Nasional Tingkat Kelurahan di Semarang