Pemerintah Berkomitmen Wujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

: Menko PMK Muhadjir Effendy saat pidato pembuka kegiatan Pembelajaran Inovasi dan Praktik Baik


Oleh Putri, Rabu, 10 Juli 2024 | 15:05 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 186


Jakarta, InfoPublik - Upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah merupakan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 ayat 1, yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, pemerintah berkewajiban untuk mengentaskan kemiskinan demi mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat pidato pembuka kegiatan Pembelajaran Inovasi dan Praktik Baik "Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" pada Selasa (9/7/2024).

"Kemiskinan ekstrem ini harus kita habisi secepat mungkin dalam rangka menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia aman dan amanah UUD 1945 bukan sekedar Undang-Undang saja," kata Menko Muhadjir seperti yang dikutip InfoPublik Rabu (10/7/2024).

Lanjutnya, para pemangku kepentingan baik dipusat dan daerah ketika menjabat harus mempedomani UUD 1945 terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Selain itu harus memahami dan menghafal UUD 1945 agar memiliki arah jelas dalam memimpin.

Juga bercita-cita mewujudkan keadilan sosial. Sebagai informasi, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen.

Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen poin yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 yang sebesar 1,12 persen.

Pembaharuan data kemiskinan untuk melakukan intervensi penanganan kemiskinan juga penting. Menurut Menko Muhadjir penanganan kemiskinan kuncinya adalah di data dan kemiskinan terus bergerak dinamis.

"Saya bayangkan kalau seluruh kepala desa tiap hari memikirkan warganya yang miskin, dia pantau tiap hari siapa yang miskin, dia tangani, dan kemudian dia laporkan ke kita untuk updating didata P3KE. Karena sebetulnya ini soal bagaimana data. Data siapa yang input, kualitas data yang diinput, akurasi, kecepatan eksekusi data itu," kata Menko Muhadjir.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Putri
  • Senin, 15 Juli 2024 | 06:02 WIB
Pentingnya Sebarkan Nilai Revolusi Mental di Era Digital