Masukan Publik Perkuat Langkah Operasional FOLU di Lapangan

Jakarta, InfoPublik – Masukan publik dinilai dapat memperkuat Langkah operasional program Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya, atau Forestry and Other Land Use (FOLU) serta akan menjadi literasi pengembangan ilmu pengetahuan bidang itu.

“Selanjutnya kerja-kerja FOLU harus dapat dilakukan pengukuran verifikasi dan pelaporannya secara akuntabel sehingga semakin memperkuat trust semua pihak di dalam negeri maupun dunia internasional,” ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Alue Dohong, dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik terkat Konsultasi Publik Penyusunan Manual Serial FOLU di Jakarta pada Rabu (10/5/2023).

Wamen ALue mengatakan, masukan publik itu akan mempercepat implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan merupakan lanjutan dari rangkaian penyusunan dan penetapan manual pertama yang telah dilaksanakan pada 10-11 April 2023.  

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas.

“Konsultasi Publik itu dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap substansi yang ada pada delapan draft manual yang telah di re-format dan diperbaiki berdasarkan protokol manual FOLU yang mana akan didiskusikan dan dikonsultasikan pada konsultasi publik kedua ini,” jelas Alue Dohong.

Untuk itu, Wamen LHK meminta seluruh Pemangku Kebijakan, Akademisi dan Praktisi agar tidak lagi bekerja by business as usual, tetapi kerja extra ordinary bergerak lebih cepat untuk memperbaiki tata kelola hutan menjadi lebih baik karena targat-target yang ditetapkan sangat besar.

“Selanjutnya secara terukur dan sistematis terus dilakukan peningkatan pembangunan kehutanan melalui Sustainable Forest Management (Pembangunan Hutan Lestari), penyelenggaran perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang semakin tertata,” kata Alue Dohong.

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq, selaku Sekretaris manual FOLU, menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 56 judul manual.

“Semua judul tersebut telah ditelaah, sehingga menghasilkan tujuh judul manual yang sedang menuju penetapan oleh Menteri LHK, delapan judul yang akan didiskusikan dan konsultasikan pada saat ini, delapan judul untuk dibahas ulang dan 10 judul sedang dalam proses re-format dan akan dilakukan pendalaman serta diskusi publik pada tahap selanjutnya agar dapat digunakan sebagai acuan,” papar Hanif.

Draft Manual yang disusun meliputi: Manual Operasi Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar, Peredaran Hasil Hutan dan Tumbuhan Satwa Liar yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan; Manual Pengawasan Penataan Persetujuan Lingkungan pada Perizinan Berusaha di Ekosistem Gambut yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan; Manual Pengumpulan Data, Informasi, Bahan dan Keterangan Tindak Pidana Kehutanan yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan; Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan.

Selain itu, juga disusun Manual Inventarisasi dan Verifikasi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Kawasan Konservasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Manual Penilaian Jasa Lingkungan Berbasis Karbon di Kawasan Konservasi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Manual Pemulihan Ekosistem di Kawasan Hutan Konservasi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta; dan Manual Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut, yang diusulkan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Turut hadir dalam konsultasi publik ini tim Panel Manual Forestry and Other Land Uses, Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup, dan pejabat KLHK serta akademisi/pakar pembahasan manual FOLU.

Foto: Biro Humas KLHK