KLHK Ajak Pemprov Gorontalo Turunkan Emisi GRK Sektor Hutan dan Lahan

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor hutan dan lahan dalam upaya pengendalian perubahan iklim, melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

“Keberhasilan Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim sangat ditentukan oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forest and Land Use atau FOLU), di mana target penurunan emisi GRK pada sektor FOLU yaitu sebesar 60 persen,” ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan  Hidup dan kehutanan (Plt Dirjen PKTL KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik pada Kamis (16/3/2023).

Plt Dirjen PKTL KLHK menjelaskan, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi GRK sama atau lebih tinggi dari tingkat emisiyang dihasilkan dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Dalam hal itu pemerintah juga merilis Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dengan target tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030.

“Dasar pijakannya adalah Pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management); Tata kelola lingkungan yang baik (Environmental Governance); dan Tata kelola karbon yang baik (Carbon Governance),” ungkap Ruandha.

Lebih lanjut Plt Dirjen PKTL KLHK mengatakan, FOLU Net Sink 2030 dapat dicapai melalui 15 aksi mitigasi sektor FOLU, yaitu: Pengurangan laju deforestasi lahan mineral; Pengurangan laju deforestasi lahan gambut; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral; Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut; Pembangunan hutan tanaman; Sustainable forest management; Rehabilitasi dengan rotasi; Rehabilitasi nonrotasi; Restorasi gambut; Perbaikan tata air gambut; Konservasi keanekaragaman hayati; Perhutanan sosial; Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian; Pengembangan dan konsolidasi hutan adat; dan Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Oleh karenanya upaya pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 perlu didukung dengan peran dan partisipasi aktif pemerintah daerah sebagai mitra strategis KLHK.

“Saya meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dapat memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya berfokus pada pencegahan deforestasi,” kata dia.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Gorontalo, Syukri J. Botutihe, menyatakan pihaknya mendukung program FOLU Net Sink 2030 Indonesia dengan memasang target penurunan emisi GRK yang terverifikasi dari sektor kehutanan dan limbah sebesar 0,9 persen di 2026 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Selain itu, kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo pada sektor kehutanan juga dipastikan telah berpihak pada pengendalian perubahan iklim.

”Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo telah memperhatikan aksi pengendalian perubahan iklim yakni dengan meningkatkan pengelolaan dan nilai manfaat sumberdaya hutan dan lingkungan, meningkatkan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pembangunan dan pelestarian hutan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti rehabilitasi hutan dan lahan kritis, restorasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta secara rutin melakukan pengamanan dan perlindungan hutan melalui patroli keamanan hutan,” kata Syukri menandaskan.

Foto: Biro Humas KLHK