:
Oleh Wahyu Sudoyo, Jumat, 20 Januari 2023 | 11:25 WIB - Redaktur: Untung S - 270
Jakarta, InfoPublik – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, mengungkapkan, Indonesia menggelar National Stakeholders Forum (NFS) ketiga sebagai rangkaian acara persiapan menjelang World Water Forum ke-10 di Bali, pada 18-24 Mei 2024 mendatang.
“Pertemuan NFS ke-3 ini bertujuan untuk mensosialisasikan capaian dan tujuan World Water Forum ke-10, serta memobilisasi komitmen pemangku kepentingan dalam mensukseskan forum tersebut nanti,” ujar Menteri LHK dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik pada Kamis (19/1/2023).
Forum NFS ketiga itu dihadiri oleh organisasi internasional, kedutaan besar negara lain di Indonesia, LSM, publik, serta media internasional.
Dua pertemuan NFS sebelumnya telah dilaksanakan untuk pemangku kepentingan nasional dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lain sebagainya.
Menteri LHK mengatakan, World Water Forum merupakan forum internasional sangat penting karena kehidupan makhluk hidup sangat bergantung pada keberadaan dan ketersediaan air.
“Biasanya pemukiman manusia selalu berusaha berada dekat dengan mata air, sungai, danau atau daerah yang air tanahnya mudah dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya air yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas memegang peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah,” jelas Menteri Siti.
Menurut Menteri Siti, agenda politik global seperti Megatrend 2045 menempatkan air pada posisi strategis dalam kerangka Food, Energy and Water (FEW), termasuk dalam kaitannya dengan bencana dan kesejahteraan.
Penyediaan air bersih dan sehat tidak hanya terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor enam, yaitu air bersih dan sanitasi, tetapi juga terkait dengan poin nomor ke-17.
“Hal ini menjadi modalitas penting dalam perumusan kerangka kebijakan air yang menekankan bahwa penyediaan dan pengelolaan air tidak semata-mata persoalan teknis, tetapi terkait dengan prinsip hidrologi, biaya ekonomi, dan kelayakan,” jelas dia.
Pendekatan lanskap diterapkan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, dinilai sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan perbaikan dan pemulihan lingkungan.
“Implementasi Tata Kelola berbasis lansekap atau bentang alam dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting, karena pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, ekonomi pembangunan dan kesejahteraan manusia, melalui integrasi kebijakan yang kuat dan komprehensif serta penegakan hukum,” kata Menteri Siti.
Lebih lanjut Menteri LHK mengatakan, dinamika diskusi dan negosiasi dalam berbagai pertemuan internasional terkait air, menekankan perlunya pendekatan lanskap dalam tata kelola air, yang dalam praktiknya menggunakan dua kerangka tata kelola utama, yaitu solusi berbasis alam, dan pendekatan berbasis ekosistem.
Pendekatan lanskap dalam pengelolaan air sangat dibutuhkan karena dikontrol secara ketat oleh aturan kartometrik, sehingga mampu mengidentifikasi elemen masyarakat sebagai subjek tata kelola dan merepresentasikan hubungan manusia-lanskap.
“Dengan demikian, format tata kelola yang digagas benar-benar mencerminkan keharmonisan multi-kepentingan dan multi-atribut lanskap, yang tentunya sangat spesifik di setiap wilayah,” kata dia,
Menteri Siti menegaskan agar dalam perjalanan menuju World Water Forum ke-10 tahun depan, perlu disiapkan berbagai event baik nasional maupun internasional yang mendorong peningkatan kualitas kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya air hingga skala tapak.
Dengan demikian diharapkan akan terbangun konsep kerja terkait sumber daya air yang efektif, serta prinsip-prinsip tata kelola yang dapat dipahami dan diterapkan oleh aparatur pemerintah daerah dan aparatur di lapangan.
“World Water Forum 2024 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, sebagai perwujudan air untuk kemakmuran bersama dan pertumbuhan bersama,” pungkas Menteri Siti.
Foto: Biro Humas KLHK
