:
Oleh Wahyu Sudoyo, Senin, 12 September 2022 | 22:10 WIB - Redaktur: Untung S - 392
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersinergi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), yakni dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Inteijen Negara (BIN) membentuk Tim Respon Darurat (Emergency Response Team) untuk menanggulangi kebocoran data yang terjadi belakangan ini.
“Jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya (terkait kebocoran data oleh peretas),” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, usai mengikuti rapat internal di Istana Negara pada Senin (12/9/2022).
Rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan dihadiri sejumlah Menteri dan pimpinan lembaga.
Menurut Menkominfo Johnny, Tim respon Darurat juga akan memiliki tugas untuk menjaga hal-hal terkait tata kelola data yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keamanan data di Indonesia.
Sebab, para peretas, termasuk Bjorka, diakui telah membobol sejumlah data-data pribadi masyarakat serta sejumlah pejabat negara dari situs pemerintah.
“Tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara itu data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama. Tim lintas Kementerian Lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi secara mendalam,” jelasnya.
Selain membentuk Tim Respon Darurat, Menkominfo Johnny juga mengajak media massa cetak maupun elektronik, untuk membentuk opini yang benar mengenai pengelolaan data oleh pemerintah.
Pemberitaan benar mengenai pengelolaan data dinilai penting karena banyak hal-hal teknis yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat luas dan kadang-kadang juga dikutip salah oleh media sehingga menimbulkan kebingungan.
“Itu data sangat strategis dan data bisa terkait dengan sovereignty atau kedaulatan kita, dan sangat geopolitis,” jelas Menkominfo lagi.
“Kita perlu membangun kekuatan nasional gotong-royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di dalam ruang digital. Bahaya dalam ruang digital itu adalah bentuknya tindakan criminal digital. Ini yang harus dijaga bersama-sama bangun kerja yang kerja bersama,” pungkas Menkominfo.
Foto: YouTube Sekretariat Presiden
