:
Oleh Eko Budiono, Senin, 8 Agustus 2022 | 19:16 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 534
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bekerja sama dengan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Regional Workshop On Digital Diplomacy: The Essence Of Information And Communication Technology For Government Leaders, pada tanggal 1-12 Agustus 2022.
Kegiatan ini diperuntukkan bagi Pejabat Pemerintah negara dan wilayah di kawasan Pasifik, yaitu Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kaledonia Baru, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Polinesia Prancis, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.
Lokakarya bertemakan "E-Government and E-Governance: Digital Government in Public Service" akan dilaksanakan selama sepuluh hari, dengan lima hari belajar mandiri dan lima lainnya secara daring.
Pokok materi berupa ringkasan and implementasi e-government dan Digital Public Relations bertujuan untuk mempersiapkan peserta memainkan peran penting dalam pengenalan e-governance dalam organisasi masing-masing.
"Kegiatan lokakarya ini merupakan follow-up dari kegiatan International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) dengan tema Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal yang telah diselenggarakan Kemlu secara hibrida di Bali pada 16 November 2021," ungkap Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/8/2022).
ICDD menghasilkan Bali Message on International Cooperation in Digital Diplomacy yang telah mengidentifikasi lima area fokus utama, yaitu: 1) Kerangka Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung Diplomasi Digital; 2) Manajemen Krisis Melalui Diplomasi Digital; 3) Pengelolaan Data untuk Mendukung Diplomasi Digital; 4) Inovasi untuk Mendukung UKM; dan 5) Peningkatan Kapasitas dan Inklusi Digital.
Kegiatan ICDD 2021 dihadiri 20 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Chile, Tiongkok, Fiji, Finlandia, India, Jepang, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam dan Selandia Baru.
Rangkaian tindak lanjut ICDD akan terus dilakukan Kemenlu sebagai penjuru Diplomasi Digital. Kegiatan selanjutnya, Kemenlu akan mengadakan Regional Government Social Media (GSMS) Conference, forum diskusi ilmiah tentang penggunaan media digital di kalangan pemerintah untuk berbagi perspektif dan pengalaman baru, yang memberikan solusi untuk tantangan dalam diplomasi digital melalui media sosial pemerintah.
(Foto: ANTARA)
