Perkuat Bahasa Indonesia di Pentas Dunia, Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Sektoral

:


Oleh G. Suranto, Jumat, 29 April 2022 | 15:14 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 381


Jakarta, InfoPublik - Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, terus mengenalkan bahasa Indonesia di pentas dunia. Hal tersebut mengemuka pada Webinar Internasionalisasi Bahasa Indonesia yang diselenggarakan KBRI di London, Inggris/United Kingdom (UK), Rabu (27/4) lalu.

Pada kesempatan itu juga turut diluncurkan buku berjudul “Bahasa Indonesia untuk Bahasa ASEAN” inisiasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) UK. 

Duta Besar Republik Indonesia di London, Desra Percaya, mengapresiasi inisiatif PPI-UK  yang menghasilkan karya buku berjudul “Bahasa Indonesia untuk Bahasa ASEAN”. Buku tersebut menampung gagasan dua belas penulis tentang alasan bahasa Indonesia layak dipertimbangkan sebagai bahasa resmi ASEAN. Para penulisnya sendiri berasal dari berbagai negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura, dan Thailand. Mereka memotret kelayakan dari berbagai sudut pandang sejarah, politik dan ekonomi, serta aspek linguistik

“Ini merupakan kontribusi penting rekan-rekan PPI-UK dalam membantu KBRI menjalankan diplomasi kebahasaan sebagai upaya memperkuat bahasa Indonesia di pentas dunia,” ungkap Dubes Desra, seperti dikutip dalam rilis Kemendikbudristek di Jakarta, Jumat (29/4/2022).

Sementara Kepala Badan Bahasa, Kemendikbudristek, E. Aminuddin Aziz, mengungkapkan peluang dan tantangan dalam menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah masih lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan dan beragamnya sikap bahasa para pelaku diplomasi bahasa dan pemangku kepentingan.

“Dalam dua tahun terakhir banyak pihak melakukan berbagai upaya internasionalisasi Bahasa Indonesia, namun masih sektoral dan dilakukan secara terpisah. Untuk menguatkan posisi Bahasa Indonesia diperlukan sinergi semua sektor dan antaraktor diplomasi bahasa,” tegas Aminuddin, .

Terkait usulan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, Aminuddin menawarkan “strategi lompatan katak”, yaitu mencari lompatan lain atau arena lain yang lebih luas untuk memperkenalkan Bahasa Indonesia ke dunia internasional. Namun langkah ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, melalui rekaman video menegaskan bahwa upaya internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan perwujudan jati diri dan upaya meningkatkan daya saing bangsa.

“Bahasa Indonesia juga sebagai salah satu aset daya lunak atau soft power Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi publik,” ungkap Faizasyah.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Luar Negeri dimana diplomasi Indonesia dituntut untuk anticipate, adaptive, dan agile. Faizasyah juga mengharapkan partisipasi masyarakat dengan menjadikan dan meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri menyoroti tantangan internal dalam internasionalisasi Bahasa Indonesia, dengan munculnya bahasa gaul yang digunakan dalam pergaulan di masyarakat. Hal ini dikhawatirkan Fikri dapat menghilangkan identitas ke-Indonesian. Ia mendorong agar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dimanfaatkan untuk penguatan internasionalisasi.

“Sudah saatnya para pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia dipersyaratkan memperoleh sertifikat UKBI. Demikian pula untuk proses naturalisasi warga asing. Upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan sebuah keputusan bersama DPR RI dan pemerintah. Komisi X mendorong penerapan Bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan maupun sebagai pelajaran wajib dalam kurikulum,” jelas Fikri.

Mendukung strategi lompatan katak yang ditawarkan Aminuddin, Fikri mendorong agar Bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa internasional ke PBB. Ia juga berharap agar Kemendikbudristek lebih gencar mengkampanyekan program literasi bahasa.

“Bila perlu semangat Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah dan Kuasai Bahasa Asing, diperkuat dengan payung hukum,” tegas Fikri.

Webinar Internasionalisasi Bahasa Indonesia didukung PPI-UK, Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia (APPBIPA) Inggris.

Kepala Divisi Internasionalisasi Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Faizin, mengapresiasi inisiatif KBRI London yang menghadirkan tiga narasumber dari sektor berbeda namun sangat terkait.

Menurut Faizin, seorang pengajar BIPA juga dapat berperan menjadi seorang pelaku diplomasi. “Para pengajar BIPA perlu dibekali dengan kecakapan diplomasi seperti pemahaman terhadap diplomasi lunak, dan geopolitik Indonesia, sehingga dapat turut berperan dalam percepatan internasionalisasi bahasa Indonesia,” ujar Faizin.

Faizin mengharapkan adanya peta jalan akselerasi internasionalisasi Bahasa Indonesia, mengingat upaya internasionalisasi bukan hal baru.

“Berbicara internasionalisasi bukan hanya hajat Badan Bahasa Kemendikbudristek saja, namun hajat bersama seluruh warga negara. Perlu juga sinergi para pemangku kebijakan untuk upaya akselerasi internasionalisasi Bahasa Indonesia, “ tuturnya.

Sementara dosen bahasa di King’s College London, Nick Andon, menyampaikan pentingnya belajar bahasa selain untuk tujuan komunikasi, juga untuk memperkaya kemampuan diri.

“Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat layak untuk dijadikan bahasa di tingkat regional seperti ASEAN,” ujar Nick yang juga pemelajar BIPA di Inggris.

Ketersediaan peta jalan internasionalisasi Bahasa Indonesia juga ditegaskan oleh penanggap ketiga, seorang penulis dan sastrawan nasional, Rois Rinaldi. Dia mengingatkan agar pemerintah memberikan sebuah peta sehingga setiap pihak dapat memahami perannya masing-masing.

Secara terpisah, Atase pendidikan dan kebudayaan (Atdikbud) KBRI London, Khairul Munadi, berharap agar forum diskusi tersebut dapat menjadi pemantik terbangunnya strategi internasionalisasi Bahasa Indonesia yang lebih komprehensif dan implementatif.

“Semoga para pihak dalam diplomasi kebahasaan dapat merumuskan kebijakan lintas sektoral yang menyinergikan peran antar aktor diplomasi," kata Khairul.

 

Sumber Foto: dok. InfoPublik